Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menag Yaqut Vs Cak Imin Soal Penyelenggaran Haji 2024

Menag Yaqut berbeda pandangan dengan Cak Imin tentang penyelenggaran haji 2024.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas membantah bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M  penuh dengan masalah.

Adik Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf itu mengklaim berjalan dengan sukses sesuai dengan sejumlah indikator. 

Pertama, dia mengatakan bahwa pelayanan jemaah haji pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jemaah haji reguler sebanyak 213.320 jemaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jemaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup.

"Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji," katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (19/6/2024). 

Kedua, menurutnya proses pelayanan jemaah haji pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. 

Dia mengatakan bahwa jemaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk pelindungan jemaah, dan bimbingan ibadah.

"Padahal, Indonesia adalah pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah. Layanan katering, bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji. Ini juga kali pertama dilakukan dalam kuota normal, setalah sebelumnya diterapkan pada 2022," ucapnya. 

Lalu, dia menjelaskan bahwa layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar. 

Indikator ketiga, Menag mengatakan bahwa proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

"Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jemaah bisa diberangkatkan lebih awal, jam 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri," katanya. 

Meski begitu, Menag Yaqut mengatakan ada beberapa dinamika di Mina, dan itu menjadi bagian yang akan dievaluasi. 

Menurutnya, wilayah Mina jelas batasannya dan sangat terbatas, dengan kuota 213.320 jemaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," katanya. 

Dia menjelaskan bahwa dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. 

"Alhamdulillah kita bersyukur, proses puncak haji berjalan lancar," tambahnya. 

Kemudian dia menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini, dengan sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang.

Kritik Cak Imin

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah perlu melakukan revolusi penyelenggaraan ibadah haji yang kini memprihatinkan.

Muhaimin mengaku bahwa dirinya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tenda jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi.

Hasilnya, menurut Muhaimin masih banyak fasilitas yang belum memadai dan tidak ramah terhadap jamaah lansia.

"Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK masih belum memadai. Memang ada kamar mandi tapi jumlahnya belum memadai dan tidak sebanding dengan rasio jemaah," tuturnya di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Muhaimin menegaskan penyelenggaraan ibadah haji harus dirombak total oleh pihak Kementerian Agama agar seluruh jamaah haji asal Indonesia mendapatkan fasilitas yang baik. 

"Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, harus ada revolusi penyelenggaraan ibadah haji mulai dari awal," katanya.

Dia juga mendesak Kementerian Agama agar tidak didikte oleh perusahaan pihak ketiga yang turut menjadi penyelenggara ibadah haji. 

"Pemerintah harus mengambil peran yang dominan, jangan mau didikte perusahaan karena jumlah kita besar dan kuat," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper