Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021 yang menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.
Rieke merujuk pada hasil audit BPK tahun 2021 di mana ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya adalah sebanyak 124,960 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan Rp567,5 miliar uang yang mereka setor.
“Karena carut marutnya Badan Pengelola Tapera dalam mengelola dana Tapera, saya meminta BPK RI [melalui pimpinan DPR RI] melakukan audit menyeluruh terhadap dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020-2023 di seluruh Provinsi,” ujarnya dilansir dari laman resmi DPR, Selasa (4/6/2024).
Kemudian, Rieke juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana Bapertarum-PNS senilai Rp11,8 triliun milik 5,04 juta peserta, yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Dia juga meminta BPK melakukan audit kepada Bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK.
Terkait investasi fiktif senilai kurang lebih Rp1 triliun yang dilakukan oleh PT Tapera, PDIP mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas.
Terakhir, Rieke mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapertarum-PNS/Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal.
Baca Juga
“Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera,” ujarnya.
