Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bakal membentuk komite khusus untuk mencegah potensi korupsi di program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Dia mengatakan bahwa komite tersebut akan diketuai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggota Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga profesional.
Hal ini disampaikannya saat membuka konferensi pers tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).
"Kami akan hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera," katanya dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat mengatakan bahwa Komite Tapera ditujukan untuk mencegah korupsi seperti yang terjadi di sejumlah lembaga asuransi pemerintah, termasuk PT Asabri (Persero).
Harapannya, kata Moeldoko, melalui komite Tapera dapat membangun sistem pengawasan yang dapat menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Sehingga program Tapera tidak akan bernasib sama seperti PT Asabri (Persero).
Baca Juga
"Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja enggak bisa. Menempatkan orang saja enggak bisa," ucapnya.
Bahkan, Moeldoko sedikit bercerita dirinya sempat jengkel karena tidak mampu mengawasi Asabri.
Menurutnya, lantaran tidak bisa diawasi sehingga muncul kasus korupsi di perusahaan asuransi tersebut.
"Ini uang prajurit saya masa saya enggak tahu, gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit enggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian [korupsi] seperti kemarin, kita enggak ngerti, gitu," pungkas Moeldoko.
