Bisnis.com, JAKARTA -- Adian Napitupulu terlibat begitu semangat ketika berbicara tegang hak angket. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menjamin hak angket akan segera terwujud. Adian bahkan memastikan belum ada satupun perintah mundur dari hak angket.
"Saya tidak pernah diminta mundur dari hak angket," ujar Adian sebagaimana dikutip dari rilis TPN Ganjar-Mahfud pertengahan Maret lalu.
Namun demikian, setelah lebih dari dua pekan berlalu, nada-nada hak angket semakin redup. PDIP sebagai inisiator terkesan maju mundur. Ada kesan terjadi silang pendapat di internal partai pemenang pemilu 2024 tersebut.
Ketua DPP PDIP yang juga menjabat sebagai ketua parlemen, Puan Maharani, adalah salah satunya. Puan seolah mementahkan pernyataan kader-kadernya. Dia menekankan belum ada pergerakan untuk mewujudkan hak angket. Puan juga mengatakan tidak ada instruksi untuk menggulirkan hak angket Pemilu di DPR.
"Enggak ada instruksi, enggak ada [hak angket]," jelasnya.
Adapun wacana hak angket pertama kali meluncur dari pernyataan calon presiden alias capres (capres) yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo. Ganjar ingin DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk memeriksa pelaksanan Pemilu 2024. Pemeriksaan itu perlu dilakukan menyusul adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Baca Juga
Salah satu dugaan kecurangan itu muncul dari pembagian bantuan sosial. Bansos ditengarai berperan penting dalam kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 69,3% responden penerima bansos mencoblos Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan aparat dalam Pemilu 2024 juga banyak disorot oleh pendukung hak angket. Semua isu itu mulainya akan dibuktikan lewat hak angket. Namun demikian, sampai dengan awal April 2024, wacana hak angket bukannya terwujud justru semakin kabur.
Padahal, sikap PDIP ditunggu-tunggu oleh partai politik lainnya, Nasdem, PKS, dan PKB adalah partai yang secara eksplisit telah siap mengajukan hak angket, jika PDIP sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen berani menggulirkan hal itu pada kemudian hari. Ketidakjelasan sikap PDIP membuat partai lain berpikir dua kali.
“Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan melakukan evaluasi, kita lihat satu persatu. Partai paling besar bukan Nasdem. Bahkan rekan-rekan PDIP yang pertama kali berinisiatif menggulirkan hak angket. Nanti kita lihat, gimana progres berjalan," ujar Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS abib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya bakal melihat perkembangan ke depannya mengenai hak angket. Dia menyebut pihaknya akan maju terus apabila jumlah suara pendukung hak angket terkumpul cukup.
"Ya kita lihat saja perkembangan. Kalau [dukungan] layak terkumpul jumlahnya kita lihat maju terus. Kalau enggak ya sudah, enggak usah," tuturnya.
Pertemuan Mega-Prabowo
Di tengah ketidakjelasan wacana hak angket, isu Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri justru semakin kencang. Pertemuan itu bahkan diramalkan akan terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi alias MK.
Puan tidak menampik ketika ditanya ihwal wacana rekonsiliasi antara Megawati dengan Prabowo. Dia hanya berharap pertemuan antara dua elite politik itu terwujud.
"Insya Allah [pertemuan Megawati dan Prabowo terwujud]," jawab Puan singkat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Meski demikian, dia tidak mau bicara lebih lanjut tentang kapan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo itu terwujud. Puan juga tidak mau berspekulasi pertemuan itu akan buka peluang PDIP dukung pemerintah Prabowo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Meski demikian, Hasto menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.
Menurutnya, kini PDIP masih fokus mengawal berbagai gugatan hasil Pemilu 2024 di MK. "Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi [penyalahgunaan kekuasaan] tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan pertemuan antara ketua umumnya Prabowo dengan Megawati juga sangat memungkinkan. Apalagi, menurutnya, Prabowo akan coba memperbaiki hubungan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Habiburokhman meyakini PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya kepada Jokowi. Oleh sebab itu, Prabowo diyakini bisa menjadi penghubung antara PDIP dengan Jokowi.
"Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
