Bisnis.com, JAKARTA – Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk gencatan senjata di Gaza selama Ramadan seakan gagal membendung niat Israel untuk terus menggempur wilayah Palestina tersebut.
Pada Selasa (25/3/2024), Menteri Luar Negeri Israel Katz menegaskan tidak akan menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza meskipun ada resolusi DK PBB tersebut.
Dia menegaskan Israel akan terus berperang sampai menghancurkan Hamas dan mengembalikan semua sandera yang ditahan di wilayah tersebut.
“Negara Israel tidak akan gencatan senjata. Kami akan menghancurkan Hamas dan terus berperang sampai korban terakhir yang diculik kembali ke rumah mereka,” tulis Katz di platform X.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant menegaskan akan melanjutkan operasi melawan Hamas di manapun, termasuk wilayah yang belum dimasukinya. Secara khusus yang dia maksud adalah Kota Rafah di Jalur Gaza Selatan.
Melansir TASS, dia menyatakan itu sebelum pertemuan di Washington dengan penasihat keamanan nasional kepresidenan Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan.
Baca Juga
"Kami [Israel] akan bertindak melawan Hamas dimanapun termasuk wilayah yang belum pernah kami kunjungi. Kami tidak memiliki hak moral untuk menghentikan perang di Jalur Gaza sebelum kami membawa pulang semua sandera," kata Kementerian Pertahanan Israel mengutip ucapan Galant.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Israel akan mencari alternatif sehingga IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dapat memenuhi misinya untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera.
Seperti diketahui, DK PBB secara resmi mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza selama Ramadan, pada 25 Maret 2024.
Sebanyak 14 negara anggota DK PBB termasuk Rusia, China, Inggris dan Prancis, memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Sedangkan, hanya Amerika Serikat (AS) yang abstain.
Sikap AS
Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu dekat Israel, terus menekan Israel agar mencapai gencatan senjata di Gaza dan melindungi warga sipil Palestina.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa melindungi warga sipil Palestina dalam perang Israel-Hamas merupakan keharusan moral.
"Di Gaza hari ini, jumlah korban sipil terlalu tinggi dan jumlah bantuan kemanusiaan terlalu rendah. Gaza mengalami bencana kemanusiaan dan situasinya semakin memburuk," kata Austin seperti dikutip Reuters, Rabu (27/3).
Menhan Israel juga bertemu dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan. Dalam pertemuan tersebut, Sullivant mengatakan bahwa Israel perlu meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.
Di sisi lain, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa Sullivan menjanjikan dukungan AS yang sangat kuat bagi Israel dan bahwa kedua pejabat tersebut membahas perlunya Israel berbuat lebih banyak untuk mempertahankan dan memperluas bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.
"Sangat penting bagi Israel untuk melakukan apa pun yang mungkin dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban sipil dan untuk melakukan operasi secara strategis dan tepat dan menargetkan operasi untuk melindungi warga sipil di Rafah," katanya.
Nasib Perundingan di Qatar
Mediator gencatan senjata Israel-Hamas dari Qatar mengatakan bahwa resolusi gencatan senjata DK PBB tidak berdampak langsung terhadap perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar, yang tengah berlangsung.
"Kami belum melihat efek langsung pada pembicaraan, diskusi sedang berlangsung seperti sebelumnya, ketika keputusan (PBB) sedang berlangsung," kata juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed Al-Ansari.
Sementara itu, Israel menarik negosiatornya dari perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar, setelah perundingan yang dimediasi tersebut menemui jalan buntu karena tuntutan Hamas yang tak mungkin dipenuhi.
Menurut pernyataan pejabat senior Israel, negosiator menuduh pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, menyabotase diplomasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengobarkan perang ini selama bulan Ramadan.
Negosiasi yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir ini bertujuan untuk mencapai gencatan senjata selama enam pekan sebagai imbalan atas pembebasan 40 dari 130 sandera yang masih ditahan oleh Hamas di Gaza.
Hamas berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan penghentian pertempuran dan penarikan pasukan Israel. Di sisi lain, Israel tegas menolak tuntutan ini dan menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan upaya untuk membongkar pemerintahan dan kemampuan militer Hamas.
Hamas juga menginginkan agar ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri dari Kota Gaza dan sekitarnya ke arah selatan selama tahap pertama perang yang telah berlangsung hampir enam bulan ini diizinkan kembali ke utara.
Pejabat Israel tersebut mengatakan bahwa Israel setuju untuk melipatgandakan jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan sebagai ganti dari para sandera menjadi 700-800 tawanan dan mengijinkan beberapa warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Hamas telah mengajukan tuntutan "delusional", yang menunjukkan bahwa Palestina tidak tertarik pada kesepakatan.
