Bisnis.com, JAKARTA - Ternyata Amerika Serikat diam-diam turut memantau hasil pemilu Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Kirby mengatakan pemerintah “mengikuti dengan cermat penghitungan suara yang sedang berlangsung” yang menunjukkan bahwa Prabowo memimpin secara signifikan.
Dengan hampir 90% suara telah dihitung, Prabowo menguasai hampir 59% dari lebih dari 150 juta suara pada pemilu yang dihelat tanggal 14 Februari 2024 lalu itu.
Selain itu, jubir keamanan Gedung Putih tersebut juga megucapkan selamat kepada masyakarat Indonesia atas presiden baru mereka.
Meski tidak memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun AS memberikan kode keras untuk terus menjalin kerjasama dengan Indonesia ke depannya.
“Kami mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Presiden menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru dan memperkuat kerja sama kita dalam kemitraan strategis,” ujar John Kirby, seperti dilansir dri VOA Amerika.
Baca Juga
Ya, AS bersikeras untuk tidak memberikan ucapan selamat kepada calon presiden RI Prabowo Subianto yang mendapatkan hasil tertinggi di quick count dan real count.
Dalam laporan tersebut, media asal AS tersebut menyinggung masalah HAM yang diduga pernah dilakukan Prabowo.
Prabowo dianggap memiliki rekam jejak panjang atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis selama penggulingan ayah mertuanya, mantan Presiden Suharto, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun pada tahun 1998.
Kemenangan Prabowo secara luas dikaitkan "cawe-cawe" Joko Widodo, yang pekan lalu menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Prabowo.
Kemudian soal putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden Prabowo, sehingga memicu tuduhan nepotisme.
Ketika ditanya tentang potensi kemunduran demokrasi di Indonesia, Kirby mengatakan pemerintah tidak akan pernah mundur dari keprihatinan kita mengenai perlunya hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan semua nilai-nilai lembaga demokrasi.
