Bisnis.com, JAKARTA — Tidak tegasnya sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa (5/3/2024), dinilai menjadi sinyal antiklimaks dari upaya menggulirkan hak angket dalam rangka membongkar kecurangan Pemilu 2024.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan ketidaktegasan PDIP itu terungkap dari sejumlah hal yang tampak dalam rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 pada hari ini.
Pertama adalah ketidakhadiran Puan Maharani selaku Ketua DPR dan perwakilan Fraksi PDIP di parlemen. Kedua, jelas Lucius, ketidaktegasan PDIP tampak dari aspirasi datar dan tidak spesifik yang disampaikan salah satu perwakilannya di DPR yakni Aria Bima.
“Aria Bima malah enggak langsung ngegas. Dia lebih halus dari PKB dan PKS. Padahal inisiator angket ini dari capres PDIP,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/3/2024).
Padahal, lanjut Lucius, selama wacana hak angket dibahas luas oleh publik, politisi-politisi dari parpol pendukung paslon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB dan PKS, selalu menyampaikan bahwa kelangsungan pengusulan hak angket akan sangat bergantung pada keseriusan PDIP. Parpol pengusung paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md itu selalu menjadi pihak pertama yang menggagas penggunaan angket DPR guna membongkar kecurangan Pemilu 2024.
“Kalau PDIP-nya enggak tegas dan bersemangat mendorong penggunaan hak angket ya rasa-rasanya kita harus mengundurkan mimpi membongkar kecurangan pemilu dengan hak angket,” ungkapnya.
Baca Juga
Bahkan, Lucius menilai bahwa pernyataan Aria Bima dalam rapat paripurna dapat ditafsirkan sebagai sikap terbaru Partai berlogo Banteng itu yang tidak lagi memilih hak angket sebagai langkah politis dalam membongkar kecurangan Pemilu.
Hal itu, jelasnya, tercermin dari pernyataan Aria Bima yang tidak spesifik mendorong penggunaan hak angket kendati tetap mengingatkan keharusan DPR mengambil langkah demi memastikan perbaikan pelaksanaan pemilu pada masa mendatang.
“Suara datar PDIP ini di luar dugaan. Sebagai partai utama pengusung Ganjar, ditambah semangat berapi-api yang ditunjukkan sejumlah politisi PDIP di media dalam mendorong hak angket ini, rasa-rasanya di paripurna tadi menjadi antiklimaks.”
Oleh karena itu, dia menilai wacana hak angket untuk mengungkap berbagai praktik yang dituding curang dalam Pemilu 2024 pun tampaknya telah berakhir.
“Jika PDIP-nya sudah tak segalak itu mendorong hak angket, ya artinya kita harus menguburkan mimpi membongkar kecurangan pemilu menggunakan hak eksklusif DPR yaitu hak angket,” pungkasnya.
