Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India mengundang perusahaan swasta untuk berinvestasi di pembangkit listrik energi nuklir (PLTN) dengan total nilai sekitar US$26 miliar atau setara Rp406,9 triliun.
Hal ini merupakan pertama kalinya India melibatkan investor swasta khususnya pada bidang tenaga nuklir, sumber energi nonemisi karbon yang menyumbang kurang dari 2% total pembangkit listrik di sana.
Pendanaan ini membantu India untuk mencapai target terpasangnya pembangkit listrik menggunakan bahan bakar nonfosil sebesar 50% pada 2030. Saat ini diketahui persentasenya masih 42%.
Melansir Reuters, pemerintah India saat ini tengah bernegosiasi dengan lima perusahaan swasta termasuk Reliance Industries, Tata Power, Adani Power, dan Vedanta Ltd untuk berinvestasi masing-masing sebesar $5,30 miliar.
Sebelumnya pada 2023, Departemen Energi Atom federal dan Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL) yang dikelola negara sudah mengadakan diskusi dengan beberapa perusahaan swasta terkait investasi tersebut
Melalui investasi tersebut, pemerintah India berharap dapat membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir baru sebesar 11.000 MW pada 2040.
Baca Juga
Selain itu berdasarkan rencana pendanaan, perusahaan swasta juga akan melakukan investasi pada pembangkit listrik tenaga nuklir, memperoleh tanah, air, serta pembangunan di luar area komplek reaktor pembangkit nuklir.
Namun, hak untuk membangun dan menjalankan stasiun beserta pengelolaan bahan bakarnya akan berada di tangan NPCIL berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Menurut Charudatta Palekar, Konsultan Sektor Tenaga Listrik Independen yang sebelumnya bekerja untuk PwC, pengembangan proyek tenaga nuklir hibrida ini merupakan solusi yang inovatif untuk mempercepat kapasitas nuklir
Selama bertahun-tahun India belum memenuhi target penambahan kapasitas tenaga nuklirnya karena tidak dapat memperoleh pasokan bahan bakar nuklir. Baru pada 2010, India mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk pasokan bahan bakar nuklir yang diolah kembali.
Hal tersebut pun diyakini oleh karena undang-undang kompensasi nuklir yang ketat di India. Adanya undang-undang ini telah menghambat pembicaraan dengan perusahaan pembangkit listrik asing seperti General Electric dan Westinghouse. Sehingga menjadikan negara ini menunda target penambahan 20.000 MW tenaga nuklir dari 2020 hingga 2030.
(Maria Hermina Kristin)
