Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dugaan Aliran Dana Insentif ke Bupati Sidoarjo, KPK Cecar Pejabat Pemkab

KPK memeriksa tiga pejabat, termasuk Kepala Bidang PD3 BPPD Ninik Sulastri serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Nur Aditya Marendra Wardhani.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta./Bisnis-Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta./Bisnis-Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang pejabat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada kasus dugaan korupsi insentif ASN. Salah satu pejabat yang diperiksa yakni Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Andjar Surjadianto. 

Selain Plt. Sekda, KPK turut memeriksa Kepala Bidang PD3 BPPD Ninik Sulastri serta Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan BPPD Nur Aditya Marendra Wardhani, Rabu (21/2/2024).

Penyidik KPK mendalami keterangan ketiga saksi mengenai status jabatan Siska Wati, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus insentif ASN ini. 

"Selain itu didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/2/2024). 

Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak swasta maupun pejabat Pemkab Sidoarjo, termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu diduga turut menerima aliran dana korupsi insentif ASN itu. Gus Muhdlor diperiksa oleh penyidik KPK pekan lalu, Jumat (16/2/2024). 

Berdasarkan konstruksi perkaranya, ASN BPPD mendapatkan insentif setelah Pemkab Sidoarjo berhasil memperoleh pendapatan pajak sekitar Rp1,3 triliun pada 2023.  

Lembaga antirasuah lalu menduga Siska yang juga merangkap sebagai bendahara BPPD melakukan pemotongan secara sepihak terhadap insentif tersebut. Tujuannya diduga untuk kebutuhan Siska Wati dan Gus Muhdlor. 

Besaran potongan insentif dimaksud yakni 10% sampai dengan 30% dari dana insentif yang diterima. Uangnya diserahkan secara tunai dengan mengoordinasikan setiap bendahara yang ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.  

Pada 2023, Siska berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dari dana insentif para ASN sekitar Rp2,7 miliar. Bukti permulaan yang diperoleh saat OTT yakni Rp69,9 juta disebut akan menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan mendalami lebih lanjut.  

Sementara itu, Gus Muhdlor menjadi sorotan usai menghilang saat OTT KPK dilakukan. Dia muncul pada acara yang memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ahmad dan sejumlah tempat lainnya beberapa waktu lalu. Dari hasil kegiatan penggeledahan, KPK menemukan bukti berupa dokumen pemotongan insentif pajak dan bukti elektronik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper