Bisnis.com, JAKARTA —Pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung stagnan atau bahkan anjlok, setidaknya jika mengacu kepada publikasi terbaru dari Transparency International Indonesia (TII).
TII mencatat bahwa skor corruption perception index atau indeks persepsi Indonesia berada di angka 34. Posisi Indonesia secara global dari 180 negara yakni di peringkat 115.
"Berarti kita ada pada kondisi stagnan secara skor. Rankingnya merosot 5 poin dari 110 menjadi 115," kata Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sementara itu, posisi Indonesia berada di peringkat 6 di antara negara-negara Asean. Peringkat Indonesia berada di bawah Timor Leste yang menduduki peringkat ke 3.
Skor CPI Timor Leste naik dari 42 pada 2022 menjadi 43 pada tahun ini. Namun, TII mencatat bahwa perbandingan antara IPK RI dan Timor Leste sebenarnya tidak berimbang karena perbedaan jumlah indikator penilaian IPK.
Baca Juga
"Di Indonesia ada 8 indikator dan Timor Leste hanya 4. Jadi agak tidak fair membandingkan Indonesia dan Timor Leste skornya," lanjut Wawan.
Stagnasi di Era Jokowi
Adapun skor IPK Indonesia di 2023 stagnan yakni 34/100 atau sama dengan tahun sebelumnya yakni 34/100. Secara global, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.
Sementara itu, IPK atau CPI di Indonesia dibentuk dari delapan sumber data. Empat sumber data tercatat mengalami stagnasi yakni Global Insight, World Justice Project-Rule of Law Index, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit.
Lalu, tiga sumber data mengalami kenaikan yaitu Bertelsmann Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy Project.
Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko, demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur dengan cepat. Hal itu tercermin dari rendahnya juga pemberantasan korupsi.
"Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak akan diraih," kata Danang, Selasa (30/1/2024).
Tren Stagnasi
Rontok di Era Jokowi
Dalam catatan Bisnis, para pegiat antikorupsi umumnya menganggap bahwa komitmen pemberantasan korupsi pada era Jokowi telah memudar.
Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, yang menyingkirkan sejumlah penyidik senior lembaga antikorupsi, menjadi dua indikator lemahnya komitmen pemberantasan korupsi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Indikator lain yang patut disorot adalah stagnasi Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia. Indeks persepsi korupsi adalah sebuah penilaian indikator korupsi suatu negara yang dilakukan oleh Transparency International.
Semakin tinggi skor CPI, makin tinggi pula komitmen negara untuk memberantas korupsi dan menciptakan good governance. Sementara semakin rendah skor CPI, maka dipastikan komitmen untuk mewujudkan good governance, termasuk dalam pemberantasan korupsi, patut dipertanyakan.
Adapun, skor CPI Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 38 atau naik tipis dari tahun 2020 yang hanya 37. Kenaikan skor CPI itu berimbas positif kepada peringkat Indonesia yang semula berada di nomor 102 menjadi peringkat 98.
Kendati naik, kalau melihat tren CPI selama Presiden Jokowi memimpin cenderung stagnan. Indeks Persepsi Indonesia belum beranjak dari angka 30-an, meski tahun 2019 lalu sempat tembus di angka 40. Namun jika dirata-rata CPI Indonesia tahun 2014-2021 hanya berada di angka 37,1.
Kinerja ini selain belum ideal, juga jauh dari ekpektasi pemerintah. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018, ketuanya Agus Rahardjo, pernah sesumbar untuk mengerek CPI ke angka 50. Angka yang menurut catatan Bisnis sempat membuat Jokowi kaget karena angkanya dianggap terlalu tinggi.
Kekagetan Jokowi rupanya terbukti dengan stagnasi skor indeks persepsi korupsi yang 'nyaman' berada di kisaran 37 persen.
Kendati terjadi stagnasi, ada beberapa pengungkapan kasus korupsi pada masa pemerintahan Jokowi yang perlu diapresiasi. Pengungkapan korupsi Jiwasraya hingga Asabri adalah dua contoh keberhasilan pengungkapan skandal korupsi yang nilai kerugiannya mencapai puluhan triliun rupiah.
