Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan ICCIA Halal Development Corporation (ICHS) terkait Jaminan Produk Halal (JPH).
Kerja sama trilateral tersebut dimaksudkan untuk menjadi wadah sinergitas ketiga pihak dalam upaya melakukan upaya strategis untuk memperkuat dan mendukung industri halal global, khususnya di negara-negara OKI.
"Alhamdulillah BPJPH baru saja melakukan penandatanganan MoU kerja sama dengan KADIN dan ICHS setelah di antara tiga pihak sepakat untuk mengkolaborasikan upaya strategis dan membangun landasan kerja sama untuk mendukung
Industri Halal Global, khususnya dengan negara Anggota OKI." kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.
"Sinergi ini nantinya dapat dilakukan mulai dari membangun wareness halal, promosi hingga mendorong optimalisasi pemasaran produk halal."
Lebih lanjut, Aqil menegaskan bahwa kerja sama trilateral ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi dan kebijakan terkait JPH yang berlaku, serta dilaksanakan atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya penguatan kerja sama internasional JPH, di mana Indonesia berkepentingan untuk dapat memainkan peran besar dan mampu memanfaatkan potensi ekonomi industri halal global yang terus tumbuh dengan nilai yang sangat menjanjikan.
Baca Juga
"Ini juga penting karena kita sangat berkepentingan untuk memperkuat peranan sektor produk halal kita dalam ekosistem halal global, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi global halal hub terbesar di dunia." tandasnya.
BPJH juga memperkenalkan produk halal Indonesia di forum internasional tersebut.
"Partisipasi BPJPH dalam gelaran Makkah Halal Forum ini, selain untuk melakukan sosialisasi Jaminan Produk Halal, juga kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk halal UMK kita ke pasar internasional," kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham dikutip dari akun resmi kemenag.
"Adapun produk yang kita pamerkan adalah produk yang kita pilih dari para pelaku UMK kita yang sebelumnya telah kita bina bersama stakeholder yang lain dan sudah bersertifikat halal," imbuhnya.
Aqil menuturkan pemerintah terus mendorong produk-produk halal yang dimiliki pelaku UMK untuk naik kelas, dan dapat menembus pasar dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian fasilitasi sertifikasi halal.
Keikutsertaan booth BPJPH sebagai perwakilan Indonesia pada international exhibition dalam gelaran Makkah Halal Forum tersebut melengkapi rangkaian agenda. Makkah Halal Forum juga menggelar sejumlah international conference, B-to-B meeting dan Networking Opportunities forum. Expo juga diikuti oleh exhibitor dari berbagai negara, mulai dari otoritas sertifikasi halal, chambers of commerce, asosiasi, hingga pelaku usaha.
Aqil juga mengatakan, upaya BPJPH untuk memperkenalkan produk halal Indonesia ke pasar internasional sejalan dengan tujuan penyelenggaraan JPH. Penyelenggaraan JPH, selain merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat, juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk. Penyelenggaraan JPH ini juga untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
"Di hari pertama kemarin kami mengamati para pengunjung dari berbagai negara yang datang ke booth BPJPH cukup ramai dan sangat berminat dengan produk-produk halal UMK yang kita pamerkan terutama produk makanan. Ini tentu sangat menggembirakan," kata Aqil menambahkan.
“Ini membuktikan bahwa sertifikat halal penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kualitas produk, dan menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal,” pungkasnya.
