Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah kritik calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyatakan tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekjen DPP PSI Raja Antoni mengatakan bahwa banyak data dan informasi yang tidak tepat dari cawapres lain saat debat, terutama soal agraria atau pertanahan.
"Tidak benar bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat 9 tahun terakhir," katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (23/1/2024).
Menurutnya, jika melihat data, dia mengklaim bahwa Presiden Jokowi menjadi presiden yang paling serius dalam mengurus tanah untuk rakyat.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sebagai perbandingan, sejak UU PA disahkan pada 1961-2014, saat Jokowi memulai menjadi presiden (53 tahun), jumlah tanah yang berhasil diredistribusi kepada rakyat berjumlah 2,79 juta bidang.
"Sementara, hanya dalam 9 tahun masa kepemimpinan, Pak Jokowi telah berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah. Sekali lagi bandingkan: 53 tahun hanya 2,79 juta bidang dengan 9 tahun 2,96 juta bidang," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga presiden yang menempatkan Civil Society Organization (CSO) seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS), SPI sebagai partner setara dalam menyelesaian konflik agraria.
"Disepakati antara pemerintah dan CSO ada 70 Lahan Prioritas Reformas Agraria (LPRA). Pada saat ini telah dapat diselesaikan 24 LPRA," ucapnya.
Menurutnya, warisan masalah agraria sangat kompleks, tetapi 9 tahun kepemimpinan Jokowi, dia mengklaim telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan kerja yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan agraria.
"Oleh karena itu wajib dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemimpin selanjutnya," tambahnya.
Kemudian, Antoni mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2 dalam debat mengenai agraria sudah tepat.
"Gibran, cawapres 02 tepat mengemukakan data pendaftaran tanah di Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan. Melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), layanan ATR/BPN yang dulunya hanya 500.000 per tahun, kini menjadi 10 juta per tahun. Hasilnya dari 46 juta tanah yang terdaftar sebelum pemerintahan Pak Jokowi, sekarang sudah 110,5 juta bidang tanah terdaftar," ungkapnya.
Sementara, dia menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Seperti diketahui, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik bahwa reformasi agraria yang dijalankan pemerintah saat ini tidak sesuai, saat melakukan debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
"Sekarang belum ada satupun sertifikat redistribusi baru, relegalisasi yaitu orang sudah punya baru diberikan sertifikat yang lainnya belum ada redistribusinya," kata Mahfud.
Sementara, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa soal distribusi lahan ini melekat dalam konstitusi, maka seluruh kekayaan negara ini punya negara dan tugas pemerintah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria.
"Pemerintah punya Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh maka akan terdistribusi hak-hal tanah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
