Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjelasan Greenflation, LFP, Pajak Karbon, dan Bioregional yang Dibahas di Debat Cawapres

Berikut sejumlah istilah yang muncul dalam debat cawapres pada Minggu (21/1/2024).
DEBAT KEEMPAT PILPRES 2024 Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah), Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kiri) mengikuti Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. / Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
DEBAT KEEMPAT PILPRES 2024 Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah), Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kiri) mengikuti Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. / Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

LFP

Lithium Ferro-Phosphate atau LFP adalah salah satu jenis baterai baterai litium-ion yang menggunakan besi fosfat sebagai bahan katoda.

Baterai LFP (LiFePO4) dikenal dengan masa pakai yang lama dan kinerja yang baik pada suhu tinggi. Biasanya, baterai ini memang dipakai untuk kendaraan listrik.

Tak hanya itu, baterai ini juga sering digunakan pada sistem penyimpanan energi jaringan dan barang-barang listrik portabel.

Mengutip Forbes, LFP memang menjadi pertimbangan serius oleh produsen kendaraan listrik karena baterai jenis ini dinilai lebih aman.

Hal ini terlihat dari kandungan LFP yang tidak mengandung oksiden atau O2. Pasalnya saat keadaan korsleting, baterai tidak akan terbakar.

Dibandingkan dengan baterai nikel-kobalt, LFP lebih tahan panas dan bisa bertahan di kondisi yang buruk. Sedangkan baterai berbahan kimia nikel-kobalt cenderung rentan terhadap pelepasan panas jika rusak secara fisik atau memiliki cacat produksi.

Pajak Karbon

Dalam debat cawapres Minggu (21/1/2024), cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar juga menyinggung mengenai Pajak Karbon.

Ia menilai bahwa sejauh ini pajak karbon yang berfungsi untuk mendorong pembangunan rendah karbon belum serius digarap oleh pemerintah.

Belum kunjung berlakunya pajak karbon, kata Imin, diyakini akan menunda upaya Negara dalam mewujudkan emisi nol bersih dan penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060.

"Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini dari 2022 dimundur menjadi 2025. Apanya yang mau dilanjutkan oleh seharus itu secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepatnya dan transisi EBT dijalankan," ujar Cak Imin dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Pajak Karbon merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menerapakan Net Zero Emission. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, penerapan pajak ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar bersama untuk penurunan emisi karbon.

Menukil dari siaran pers ESDM pada 12 Juli 2023, teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan emisi dari penggunaan energi di Indonesia.

"Kita harus mendorong energi bersih. Kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber dalam negeri kita untuk mengurangi karbon. Kita dikaruniai luar biasa potensi untuk menyimpan carbon karena ada teknolgi CCUS, kita ada reservoir yang sudah kosong. Dari studi Rystad Energy kita bisa dibilang memiliki kapasitas untuk 400 gigaton CO2," ujar Arifin di Jakarta, Rabu (5/7) lalu.

Selain itu, penerapan pajak karbon oleh pemerintah kemungkinan akan berpengaruh kepada persaingan produk Indonesia.

"Kami menganggap ancaman yang paling besar adalah justru jika diterapkan praktik carbon mechanisme secara global akan ada pajak karbon yang disepakati seluruh negara. Contohnya sekarang negara-negara Skandavia itu sudah menerapkan pajak karbon, apa jadinya negara-negara kalau ketinggalan dalam mengurangi emisinya. Akibatnya industri yang menggunakan energi fosil akan terkena pajak. Itu akan menyebabkan tidak kompetitifnya produksi kita di pasar internasional," jelas Arifin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper