Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan belum berencana untuk menari para kadernya dari posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meyakini akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan dalam ajang Pemilu 2024, jika para kader meninggalkan posisi menteri tersebut. Alasannya, karena semakin banyak muncul dugaan kecurangan dalam ajang Pemilu 2024.
"[Menteri PDIP] tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur, akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Dia mengaku khawatir dengan berbagai dugaan intimidasi yang dilaporkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, klaimnya, menteri-menteri dari PDIP akan memastikan ketidaknetralan aparatur sipil negara tidak makin meluas.
Dia mencontoh, kader PDIP yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan–RB) Azwar Anas mengembangkan tugas yang sangat penting yaitu menjaga netralitas birokrasi dalam pemilu.
"PDIP menempatkan tugas-tugas negara tetap untuk dijalankan oleh menteri-menteri PDIP yang menjadi pembantu dari Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga tugas-tugas di dalam memenangkan pemilu," katanya.
Baca Juga
Sebagai informasi, setidaknya ada tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merupakan kader PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Lalu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
