Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum cukup untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Gencatan senjata menjadi opsi urgen.
DK PBB telah mengadopsi resolusi jeda kemanusiaan untuk Jalur Gaza. Sebanyak 12 negara di dewan yang beranggotakan 15 negara, memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Namun, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Rusia abstain, pada akhir tahun lalu.
"Bagi Indonesia, gencatan senjata diperlukan dan akan menjadi game changer untuk menyelesaikan isu Gaza," katanya, saat Keynote Speech di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Selasa (16/1/2024).
Dia mengatakan bahwa jumlah negara yang mendukung resolusi Palestina di PBB semakin meningkat, sedangkan jumlah negara yang menentang dan abstain semakin menurun. Tekanan domestik terhadap negara kunci juga semakin meningkat.
Selain itu, Retno mengatakan bahwa tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan Bangsa Palestina.
Adapun dalam 3 bulan sejak konflik meletus, dia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia tidak tinggal diam dan terus menggalang dukungan untuk Palestina.
Baca Juga
"Dua kali saya berbicara di depan Dewan Keamanan PBB dan juga Majelis Umum PBB. Saya juga berbicara di forum internasional lainnya seperti Asean, WHO, Dewan HAM, hingga Global Refugee Forum," ujarnya.
Lalu, para diplomat Indonesia juga menyuarakan dan menggalang dukungan bagi Palestina di berbagai forum dan negara. Dia mengatakan bahwa pada saat yang sama Indonesia juga telah mengirimkan, dan akan terus mengirimkan, bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Selanjutnya, Menlu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga langsung memimpin delegasi Indonesia pada KTT Gabungan OKI dan Liga Arab, dan telah menjadi salah satu motor penggerak untuk menggalang dukungan terhadap Palestina.
"Secara khusus, para pemimpin gabungan KTT, OKI, dan Liga Arab telah meminta saya dan 6 orang Menlu OKI lainnya untuk menjalankan misi internasional mendorong gencatan senjata dan proses perdamaian," tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa dalam menjalankan mandat tersebut, Komite Menlu yang terdiri dari 7 Menteri Luar Negeri dari OKI telah melakukan diplomasi secara khusus menemui para pejabat tinggi, dan terutama 5 negara Anggota Tetap DK PBB, baik pada level Kepala Pemerintahan maupun pada level Menteri Luar Negeri.
