Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan anggaran guna memacu jumlah sumber daya manusia (SDM) berpendidikan tinggi dan memperkuat riset menjadi fokus perhatian utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir masa jabatannya.
Fokus itu tampaknya dilatarbelakangi kekhawatiran Kepala Negara akan fakta bahwa rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia cukup rendah yaitu di angka 0,45 persen. Selain itu, anggaran riset Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan sederet negara maju, dan juga negara berkembang, seperti Vietnam.
Fakta itu diungkapkan Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Graha Unesa Kampus II, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (15/1/2024).
Di hadapan para rektor perguruan tinggi se-Tanah Air, pria asa Surakarta itu mengemukakan bahwa Vietnam sudah lebih berkembang lantaran sangat menghargai periset. Satu perusahaan swasta di Vietnam, jelasnya, bahkan memiliki 2.400 peneliti.
Tak mengherankan, Jokowi khawatir bahwa pendapatan per kapita Indonesia berpotensi disalip oleh Vietnam. Padahal, Vietnam baru merdeka pada 1975 atau berselisih 30 tahun dengan Indonesia.
Baca Juga
"Vietnam income per capita-nya kira-kira US$4300. Kita sekarang sudah kira-kira US$5100. Mereka ngebut kencang dan hati-hati income per capita-nya hampir melampaui kita," jelasnya.
Selain Vietnam, jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini, China juga patut menjadi rujukan karena sangat menghargai periset sehingga ekonominya dapat melesat.
Hal itu juga tercermin dari sisi anggaran penelitian atau risetnya (research and development/R&D). Berdasarkan laporan dari lembaga R&D World, pada 2022 ada US$2,476 triliun dana riset di seluruh dunia atau meningkat 5,43% dibandingkan 2021 yang mencapai US$2,348 triliun.
Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat (AS) dengan pengeluaran kotor untuk riset sebesar US$679,4 miliar. China berada pada posisi kedua dengan pengeluaran kotor litbang mencapai US$551,1 miliar. Jepang berada di posisi ketiga dengan pengeluaran kotor US$182,2 miliar pada 2022.
Posisi keempat dan kelima ditempati Jerman dan Korea Selatan dengan pengeluaran kotor untuk riset masing-masing sebesar US$143,1 miliar dan US$106,1 miliar pada 2022.
Pada periode yang sama, Prancis memiliki pengeluaran kotor untuk riset hingga US$68,5 miliar, India di US$65,2 miliar, dan Inggris US$54,9 miliar, sedangkan Rusia mencapai US$52,2 miliar, dan Brasil di posisi kesepuluh dengan anggaran US$37 miliar.
Sayangnya, dari 40 negara yang ditampilkan R&D World, Indonesia duduk di bangku nomor 34 dengan penganggarannya sebesar US$8,2 miliar pada 2022. Bahkan, Indonesia adalah negara dengan rasio penganggaran riset terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) paling rendah, yang hanya sebesar 0,24% pada 2022.
Kendati rasionya meningkat cukup signifikan dibandingkan pada 2013 yang hanya mencapai 0,1% PDB, alokasi anggaran untuk R&D di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju.
PENGUATAN ANGGARAN
Dengan fakta tersebut, Jokowi pun mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk memperkuat anggaran bagi riset. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim ini menjadi penopang bagi penguatan SDM berpendidikan, R&D di lingkungan perguruan tinggi, serta membantu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mendukung pengembangan riset di Indonesia.
“Perguruan tinggi [dengan] peran untuk R&D harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi Pak Nadiem [Mendikbud Ristek], anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini nanti kan sudah ganti presiden," ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun sangat percaya diri bahwa inisiasi penguatan anggaran tersebut akan disetujui oleh presiden selanjutnya, entah dari kubu Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.
Menurutnya, apabila anggaran sudah diperbesar, maka pasangan calon (paslon) nomor urut 01, 02, dan 03 mau tidak mau akan melanjutkan program tersebut. Bahkan, Jokowi meyakini pemimpin yang terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak akan berani memotong anggaran riset tersebut.
“Enggak mungkin, kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang memotong, enggak akan berani,” ucapnya.
Di sisi lain, mantan Wali Kota Solo itu menekankan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul dan berkualitas. Perguruan tinggi, sebutnya, memiliki tugas mulia sebagai lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, tenaga peneliti, serta puluhan ribu mahasiswa.
Jokowi pun mendorong seluruh perguruan tinggi terus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa.
“Saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia,” katanya.
Presiden Ke-7 RI menjelaskan riset yang dilakukan perguruan tinggi akan dilanjutkan BRIN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Oleh karena itu saya akan memerintahkan kepada BRIN, untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," pungkas Jokowi.
Upaya penguatan R&D juga sebelumnya disuarakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Meskipun pemerintahan berganti pada 2024, jelasnya, tetapi program penganggaran terhadap riset dan pengembangan harus tetap harus dilanjutkan.
Orang nomor dua di Indonesia itu menyebutkan bahwa pada 2045 target pemerintah akan meningkatkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan menjadi 1,5%—2% dari PDB.
“Pemerintah tentunya akan terus mendorong adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Kalau baru sekarang baru 0,24%, nanti kita harapkan 2030 itu menjadi 2% dan terus akan pemerintah [selanjutnya] teruskan,” ujarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), pada awal Desember 2023 lalu.
Wapres Ke-13 RI itu mengatakan bahwa anggaran riset pun juga dapat didorong dan dijembatani BRIN. Sebab, lembaga tersebut tengah meneliti pengembangan industri halal dan bahan baku halal yang dapat memenuhi kebutuhan substitusi impor agar dibuat di dalam negeri, seperti gelatin halal.
Tak hanya pemerintah, kata Ma’ruf, perguruan tinggi juga dapat mendorong pembiayaan riset dan pengembangan dengan tidak hanya tergantung oleh APBN, tetapi juga oleh swasta serta kerja sama dengan industri lainnya, khususnya yang bergerak di bidang halal.
“Oleh karena itu diharapkan industri ini juga akan terus membantu pembiayaan di bidang riset. Yang memang betul sekali bahwa [anggaran R&D] kita masih sangat kecil. Karena itu harus kita dorong, Itulah makanya saya mendorong perguruan tinggi untuk ikut mengambil peran dalam rangka riset, dalam rangka pengembangan industri halal ataupun bisnis ekonomi syariah,” tandas Ma’ruf.
Patut dinanti keberlanjutan dari penguatan SDM berpendidikan dan R&D di Tanah Air. Apalagi, program ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden RI ke-8 yang akan ditentukan melalui Pemilu 2024. (Erta Darwati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
