Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus kerugian negara belasan miliar rupiah terkait dugaan korupsi asuransi di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.
KPK menduga kasus dugaan korupsi itu terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Pelni untuk tahun anggaran (TA) 2015-2020.
Pada Selasa (9/1/2024), Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa kasus tersebut merupakan penyidikan baru yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
"Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah. Tentu nanti terus dikembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami jalankan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (10/1/2024).
Ali menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum pada kasus tersebut yakni melanggar pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mengenai kerugian keuangan negara.
Sementara itu, modus yang diduga digunakan oleh para tersangka yakni pembayaran fiktif atas penyediaan proyek layanan asuransi perkapalan di lingkungan perseroan. Pembayaran fiktif itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Baca Juga
Adapun layanan asuransi yang diduga fiktif yakni meliputi asuransi jaminan asuransi kapal tenggelam, terbalik, terbakar dari rangka dan isi kapal (marine hull) sekaligus asuransi jaminan asuransi untuk pengangkatan kapal tenggelam dan pencemaran laut (wreck removal and pollution).
Sampai dengan saat ini, lanjut Ali, pihaknya telah menetapkan tersangka dan memanggil beberapa saksi. Namun, dia enggan untuk memerinci identitas tersangka maupun saksi lebih lanjut.
"Dalam proses penyidikan tentu KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini, namun saya yakin teman-teman tahu bahwa mengenai kronologi konstruksi siapa yang ditetapkan tersangka akan kami sampaikan nanti setelah proses penyidikan cukup dan kemudian kami melakukan penahanan," tuturnya.
Di sisi lain, pihak Pelni menyatakan siap membantu KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut.
BUMN pelayaran itu menyampaikan bahwa perseroan bakal memberikan dukungan penuh kepada komisi antirasuah guna membuat terangn perkara dimaksud.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menegaskan perseroan menegaskan bahwa Pelni tidak akan segan untuk menindak tegas para oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun.
"Kami berharap seluruh pegawai dapat menunjukan integritas yang tinggi dan memberikan pelayanan yang excellent kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa kapal PELNI," katanya melalui siaran pers, Selasa (9/1/2024).
