Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan pemerintah RI telah menangani 44.521 kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri selama Januari-Desember 2023.
Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa politik luar negeri harus didekatkan dengan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
"Pada tahun 2023 adalah tahun yang sangat dinamis bagi perlindungan. Jadi kalau kita hitung secara total dalam satu tahun kita menangani 44.521 kasus WNI di luar negeri, di antaranya 1.119 WNI di evakuasi dari berbagai kawasan rentan konflik. Termasuk yang paling akhir adalah evakuasi yang dilakukan dari Gaza menuju Indonesia," katanya saat memberi keterangan pers, Kamis (4/1/2024).
Retno menegaskan bahwa semakin banyaknya konflik, maka akan semakin bertambah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.
"Untuk Gaza saat ini tinggal 2 WNI yang memilih memutuskan tinggal di Gaza, sementara yang lain sudah berhasil kita evakuasi dan Alhamdulillah telah kembali ke Indonesia dengan selamat," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, selama 2023 kasus Tindak Pidana Perdagangan Online (TPPO) atau online scam juga meningkat dengan tajam.
"Karena banyaknya kasus tersebut saya ingat persis di awal tahun saya melakukan perjalan ke Kamboja, bertemu langsung dengan kepala polisi dari Kamboja untuk meminta bantuan agar kerjasama dilakukan baik untuk memberantas online scam ini," ucapnya.
Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini sudah banyak sekali WNI yang sudah berhasil diselamatkan, tetapi tantangan ke depan mengenai TPPO akan terus berjalan.
"Dalam konteks online scam dalam KTT Asean itu menjadi sorotan di bawah keketuaan Indonesia, kerja sama dengan Asean dalam konteks memerangi TPPO yang menggunakan teknologi itu juga dikeluarkan, dihasilkan," tambahnya.
Sementara itu, Menlu RI juga kembali menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia sejauh ini diakui oleh dunia.
"Salah satu statement membuktikan bagaimana dunia mengingat pelaksanaan diplomasi Indonesia karena pada saat kita memimpin, sekaligus kita mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada," ujarnya.
