Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos). Bansos dengan berbagai variannya adalah salah satu instrumen kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya penyaluran bansos seringkali menimbulkan polemik mulai dari penyalurannya yang tidak merata hingga sering menjadi alat politik. Hal inilah yang menjadi konsentrasi serius pasangan Ganjar-Mahfud. Dwi tunggal ini telah berkomitmen untuk memastikan ratusan triliun dana bansos yang berasal dari uang rakyat benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
“TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bansos. Tetapi kami menolak politisasi bansos,“ujar Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis belum lama ini.
Data sejumlah lembaga survei telah mengonfirmasi bahwa pemberian bantuan, termasuk bansos, sejalan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Survei Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, menunjukkan bahwa bansos menjadi indikator paling tinggi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Angkanya berada di kisaran 33,4% (versi LSI) dan 33,6% (versi Indikator Politik).
Tingkat kepuasan terhadap bansos itu bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap pembangunan infrastruktur maupun sosok Jokowi yang selama ini dianggap merakyat. Kecenderungan serupa juga diungkap oleh Litbang Kompas. Publikasi mereka pada Desember lalu membuktikan bahwa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat menjadi alasan utama publik puas terhadap kinerja pemerintah. Skornya 72,6% atau naik 4,3% dari publikasi Agustus 2023.
Namun demikian, lembaga-lembaga survei tersebut juga menyoroti bahwa pemberian bantuan yang tidak merata juga menjadi salah satu indikator masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Versi LSI angkanya di kisaran 19,4% atau tertinggi dibandingkan indikator ketidakpuasan lainnya. Sementara versi Indikator Politik angkanya 18,9% tertinggi nomor dua setelah harga-harga kebutuhan yang naik.
Oleh karena itu, dengan berbagai realitas baik secara politik maupun realitas yang ditunjukkan oleh lembaga survei tersebut, Ganjar-Mahfud berupaya menyempurnakan proses penyaluran bansos ke masyarakat. Bagi paslon nomor urut 3 itu, masalah bansos tidak terbatas kepada seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan sejauh mana sistem dan administrasi, khususnya ketersediaan data, bisa menjamin bahwa penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Salah satu program Ganjar-Mahfud, yang dianggap bisa mengatasi polemik supaya bansos tepat sasaran dan tidak menjadi alat politisasi adalah KTP Sakti. KTP Sakti didesain untuk mengagregasi semua jenis bansos. Cukup menggunakan NIK sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.
Dengan sistem ini, administrasi penyaluran bansos nantinya bisa lebih sederhana, pemberiannya terjadwal, dan lebih efektif dibandingkan menggunakan banyak kartu seperti saat ini.
Selain itu, program KTP Sakti juga bisa menghindarkan praktik lancung atau korup dalam penyaluran bansos. Praktik korupsi bansos kerap terjadi dan telah beberapa kali terekspose ke publik melalui penindakan oleh aparat penegak hukum. Lazimnya penyelewengan bansos terjadi karena data tidak satu pintu, serta sistem pengawasan yang kurang terintegrasi.
Pasangan Ganjar-Mahfud telah berkomitmen untuk memberantas berbagai praktik tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Penggunaan KTP sebagai pembenahan tata kelola bansos akan meminimalkan praktik korupsi dan memastikan dana rakyat yang dihimpun melalui pajak dikembalikan dalam bentuk bansos ke penerima manfaat dengan semestinya.
“KTP Sakti akan memberantas berbagai praktik pungutan liar, yang terjadi pada saat bansos disalurkan dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Kami akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera," tegas Ganjar.
