Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Geger Politisasi Bansos, Pimpinan Komisi VI DPR Ungkap Rencana Panggil Zulhas

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengungkap rencana untuk meminta keterangan Mendag Zulkifli Hasan terkait dengan pernyataannya mengenai bansos.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan /BISNIS/Ni Luh Anggela
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan /BISNIS/Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengungkap rencana untuk meminta keterangan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan terkait dengan pernyataannya mengenai bantuan sosial (bansos).

Rencana pemanggilan Zulkifli Hasan atau Zulhas, datang bersamaan dengan kritik PDIP dan kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengenai pernyataan pemberian bansos terkait Pilpres 2024.

Aria Bima, yang juga merupakan Politisi PDIP, mengatakan bahwa itu merupakan bentuk dari politisasi bansos yang tidak perlu. Dia bahkan menyebut politisasi bansos demi kepentingan elektoral merupakan sesuatu yang tidak manusiawi.  

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15.000 dan cabai mencapai Rp175.000," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024). 

Adapun Aria juga mengatakan bahwa partainya sepakat untuk tidak menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Hal tersebut sejalan dengan komitmen partai pengusung pemerintahan Jokowi. Dia menyebut Ganjar-Mahfud bakal meneruskan sekaligus memperbaiki maupun menguatkan bansos kepada masyarakat. 

Di sisi lain, program penyaluran bansos untuk 2024 telah disetujui oleh DPR. Aria juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Contohnya, program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan oleh Presiden Jokowi. 

Hal itu disampaikan oleh Zulhas yang juga merupakan Mendag, saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023). 

"Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?," ujar Zulhas dikutip dari penggalan video yang disiarkan di YouTube MetroTV, dikutip Selasa (2/1/2023). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper