Gaji Pengawas TPS Pemilu 2024, Syarat, Jadwal hingga Cara Daftarnya

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai gaji pengawas TPS Pemilu 2024, jadwal pendaftaran, syarat hingga cara daftarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masa pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk persiapan untuk para pengawas di lapangan selama pemungutan suara berlangsung.

Salah satu posisi yang mendapat insentif dalam pemilihan ini adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Bagi yang berminat, berikut jadwal, syarat, dan insentif yang ditawarkan.

Jadwal Pendaftaran Pengawas TPS Pemilu 2024

Mengutip dari Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Berikut ini jadwal lengkap pendaftaran pengawas TPS Pemilu 2024 berdasarkan informasi resmi dari Bawaslu.

Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran: 19-31 Desember 2023
Pendaftaran dan penerimaan berkas: 2-6 Januari 2024
Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran: 2-6 Januari 2024
Pengumuman perpanjangan: 7 Januari 2024
Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 7-8 Januari 2024
Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 7-8 Januari 2024
Pengumuman lulus administrasi: 10 Januari 2024
Tanggapan/masukan masyarakat: 10-21 Januari 2024
Wawancara: 2-17 Januari 2024
Penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara: 18-19 Januari 2024
Pergantian calon terpilih (jika ada): 19-21 Januari 2024
Pelantikan Pengawas TPS: 22 Januari 2024

Syarat Menjadi Pengawas TPS

Berdasarkan informasi dari laman resmi Bawaslu Toraja Utara, berikut beberapa syarat untuk menjadi Pengawas TPS:

Warga Negara Indonesia minimal berusia 25 tahun.
Memiliki loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Telah menamatkan sekolah menengah atas.
Warga domisili TPS.
Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika.
Berintegritas, jujur, adil, dan memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu dan ketatanegaraan.
Tidak menjadi anggota partai politik atau berdinas pemerintahan atau BUMN dalam 5 tahun terakhir.
Menyertakan surat pernyataan bebas dari hukuman pidana selama 5 tahun terakhir.

Besaran Gaji Pengawas TPS Pemilu 2024

Bagi yang lulus sebagai Pengawas TPS, akan mendapatkan insentif berupa gaji sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berikut besaran gaji yang ditawarkan:

Pengertian Pengawas TPS Pemilu

Disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 1 ayat (11), pengawas TPS merupakan bagian dari pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) guna membantu tugas-tugas pengawasan di tingkat kelurahan atau desa.

Secara teknis, PTPS adalah petugas yang memastikan berlangsungnya proses pemungutan suara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berapa Jumlah Pengawas TPS Pemilu?

Tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 , setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki satu orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan yang ada.

Tugas dan Kewajiban PTPS Pemilu

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, PTPS memiliki beragam tugas yang harus dijalankan selama proses pemungutan suara, di antaranya:

Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu: Memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan.
Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara: Mengawasi proses pengambilan dan perhitungan suara.
Pengawasan Pergerakan Hasil Penghitungan Suara: Memastikan transparansi dalam pengumuman hasil perhitungan suara.
Penerimaan dan Penyampaian Laporan Pelanggaran: Menerima serta menyampaikan laporan atau temuan pelanggaran kepada instansi terkait.

Wewenang PTPS Pemilu

Wewenang PTPS tidak hanya terbatas pada tugasnya sebagai pengawas, namun juga meliputi:

Menyampaikan Keberatan terhadap Pelanggaran: Jika ada dugaan pelanggaran, PTPS berwenang menyampaikan keberatan.
Menerima Berita Acara Pemungutan Suara: Menerima dokumen resmi terkait hasil pemungutan suara.
Pelaksanaan Wewenang Lain: Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi dan Konsultasi Antar PTPS Pemilu

Untuk memastikan jalannya pengawasan secara efektif, PTPS diperbolehkan melakukan koordinasi dan konsultasi antar sesama PTPS. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

Koordinasi dengan Pengawas TPS di Wilayah Serupa: Berkomunikasi dengan pengawas di wilayah yang sama.
Koordinasi dengan Pengawas di Wilayah Berbeda: Berkoordinasi dengan pengawas di wilayah lain jika diperlukan.
Konsultasi kepada Panwaslu: Konsultasi kepada Panitia Pengawas Kecamatan jika diperlukan.

Semua koordinasi dan konsultasi ini dilakukan untuk memastikan pengawasan Pemilu berjalan lancar dan efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik