DPR: Jangan Salahgunakan Penebalan Anggaran Bansos di Tahun Politik

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta agar penebalan anggaran bantuan sosial (bansos), perlindungan sosial (perlinsos), dan subsidi pada 2023 tidak disalahgunakan.

Pernyataan itu Said sampaikan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah merealisasikan belanja hingga Rp1.060 triliun hingga November 2023 yang di antaranya untuk bansos hingga infrastruktur.

“Saya berharap penebalan program bansos dan perlinsos ini tidak disalahgunakan dan di opinikan seolah olah sebagai bentuk belas kasihan atau charity,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Dia mengatakan Banggar DPR mendukung penebalan bansos dan perlinsos. Meski demikian, program tersebut harus ditujukan untuk perlindungan rumah tangga miskin—bukan tujuan lainnya.

“Karena hal ini merupakan hak dari rumah tangga miskin, maka mereka [pemerintah] harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, tidak boleh salah sasaran atau terjadi pengurangan atas hak tersebut,” ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengakui, ada kecenderungan kenaikan harga beras beberapa bulan terakhir karena musim kering panjang hingga kuartal III 2023. Mungkin, atas dasar itu, ada penebalan anggaran bansos dan perlinsos.

Dia menjelaskan, UU APBN 2023 mengatur pelaksanaan perlinsos dan bansos disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan.

Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan perubahan perincian anggaran APBN 2023 yang semula diatur melalui Perpres No. 130/2022, diperbaharui melalui Perpres No. 75/2023 yang terbit pada 10 November 2023.

“Pergeseran alokasi anggaran perlinsos dan bansos inilah yang menjadi dasar penebalan program bansos dan perlinsos yang dilaksanakan di akhir tahun 2023,” ungkapnya.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa UU APBN 2023 mengatur program perlinsos dan subsidi harus ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, strategi pemberdayaan dan perlindungan rumah tangga miskin, hingga permodalan UMKM.

Bansos dan Approval Rating Jokowi

Pemberian bantuan atau bansos kepada masyarakat menjadi salah satu alasan tingginya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bulan ini berbagai macam bansos segera mengucur deras ke masyarakat.

Adapun tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi selalu berada di atas angka 70%. Hasil sigi terbaru Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, kompak menunjukkan bahwa approval rating Jokowi berada di kisaran 76%.

Kendati demikian, jika merinci hasil sigi dari Indikator Politik dan LSI, alasan masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi bukan karena pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan selama 9 tahun terakhir atau sosok Jokowi yang merakyat, tetapi karena bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Versi Indikator Politik, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Jokowi karena memberikan bantuan kepada rakyat kecil mencapai 33,6%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap pembangunan infrastruktur yang hanya 25,1%.

Sementara itu, versi LSI juga mengindikasikan tren yang sama. Responden yang puas dengan kinerja Jokowi karena sering bagi-bagi bantuan sebanyak 33,4%, pembangunan infrastruktur 24,9%, kinerjanya bagus 18,3%, dan orangnya merakyat hanya 7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel