Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023), khusus para calon presiden (capres).
Debat akan dimulai pada pukul 19.00 WIB dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Lantas, bagaimana indeks persepsi korupsi dan demokrasi di Indonesia? Berikut hasilnya berdasarkan data dari lembaga survei dan penelitian.
Indeks Korupsi
Pemberantasan korupsi akan menjadi pembahasan penting dalam debat perdana Pilpres 2024. Tak heran, sebab dari tahun ke tahun, masyarakat yang puas tidak puas dengan pemberantasan korupsi masih cenderung tinggi.
Berdasarkan data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia misalnya, yang menunjukkan tren persepsi masyarakat ke pemberantasan korupsi cenderung naik-turun.
Pada Desember 2021, lebih banyak yang menganggap pemberantasan korupsi buruk (36,9%) daripada baik (29,3%) atau sedang (27,7%).
Baca Juga
Sebaliknya, pada Agustus 2022, lebih banyak yang menganggap pemberantasan korupsi baik (35,1%) daripada buruk (29,8%) atau sedang (28,5%).
Kini, survei terbaru pada Agustus 2023, lebih banyak menganggap pemberantasan korupsi sedang (33,9%) daripada baik (29,9%) atau buruk (29,2%).
Sebagai perbandingan, Transparency International Indonesia (TII) juga merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) pada akhir Januari 2023.
Hasilnya, Indonesia tercatat berada di skor 34/100 pada 2022. Indeks tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya yakni 38/100.
Indikator komposit ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketujuh dari 11 negara Asean. Artinya, persepsi terhadap korupsi di Indonesia lebih rendah dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, bahkan Timor Leste.
Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Indeks Demokrasi
Penguatan demokrasi kemungkinan besar juga akan menjadi topik yang hangat pada debat perdana malam ini. Mengingat, belakangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak dikritik usai adanya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 hingga isu politik dinasti.
Berdasarkan data yang dihimpun dari LSI, Indikator, dan SMRC, tren persepsi masyarakat ke kinerja demokrasi juga mengalami gejolak.
Pada April 2021 misalnya, yang menunjukkan masyarakat yang sangat dan cukup puas (53,7%) cenderung tidak terpaut jauh dengan masyarakat yang kurang dan tidak puas (42,5%) dengan kinerja demokrasi.
Pada Juni 2022, masyarakat yang sangat dan cukup puas (72,9%) terpaut jauh dengan masyarakat yang kurang dan tidak puas (19,1%) dengan kinerja demokrasi.
Kini, survei terbaru pada Agustus 2023 menunjukkan hasil yang tak jauh beda: masyarakat yang sangat dan cukup puas (71,9%) terpaut jauh dengan masyarakat yang kurang dan tidak puas (23,7%) dengan kinerja demokrasi.
Sebagai perbandingan, data Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan pada umumnya indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun sejak 2012.
Data penelitian yang berpusat di University of Gothenburg, Swedia ini memakai empat komponen inti untuk mengukur indeks demokrasi suatu negara: kebebasan, partisipasi, musyawarah, dan kesetaraan.
Trennya di Indonesia, indeks empat prinsip inti demokrasi meningkat tajam dan cenderung terus menanjak selama dekade pertama 2000-an. Namun, terjadi penurunan sejak 2012 hingga kini.
Bahkan, pada umumnya, saat ini demokrasi tak beda jauh dari masa awal Reformasi. Ambil contoh indeks kebebasan demokrasi, skornya pada 2022 (0,42) tak lebih baik dari pada 1999 (0,43).
Sedangkan empat prinsip inti demokrasi menurut V-Dem, musyawarah (deliberative) mendapat skor yang paling baik. Sedangkan prinsip kesetaraan (egalitarian) menjadi yang terburuk.
