Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan memastikan tidak ada keretakan dalam hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini hubungan antara orang nomor satu di Indonesia itu dengan Presiden ke-5 RI tersebut baik-baik saja.
"Ya [hubungan mereka] baik-baik saja lah, tidak ada masalah," katanya di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jumat (1/12/2023).
Kendati demikian, Ari enggan berbicara mengenai pilihan Jokowi yang tidak mau mengomentari pernyataan Megawati, yakni ujaran yang menilai penguasa saat ini menerapkan prinsip era Orde Baru.
Menurutnya, pernyataan dari anak Presiden pertama RI itu merupakan haknya untuk berpendapat dan bagian dari demokrasi Negara.
"Itu kan domainnya Ibu Mega. Saya kira [itu alasan] Pak Presiden [Jokowi] tidak komentar," imbuhnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Ari juga angkat bicara mengenai absennya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang juga merupakan politikus senior PDIP dalam sejumlah kunjungan kerja (kunker) Jokowi ke daerah maupun ke luar negeri.
Dia menegaskan bahwa setiap rombongan Presiden, termasuk Pramono memang memiliki giliran dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam mendampingi kunjungan kerja Kepala Negara.
"Pak Pramono Anung dalam beberapa rapat ikut beliau, jadi ini gantian nih. Di Istana, ada Pak mensesneg, setelah itu Pak Pramono Anung. Jadi, mereka bergiliran. Bahkan, di kunker kan gantian, kemarin juga di beberapa kesempatan kunker dan juga acara presiden, Pak Pramono mendampingi Presiden," pungkas Ari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) irit bicara untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti pada masa Orde Baru.
Jokowi pun hanya melempar senyum kepada wartawan dan menegaskan tak ingin memberi tanggapan apa pun terkait pernyataan .
"Saya tidak ingin memberi tanggapan," katanya di sela-sela acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Di sisi lain, Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai kritikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait dengan penguasa saat ini dinilai seperti zaman Orde Baru (orba).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai bahwa pernyataan yang diutarakan oleh Presiden ke-5 itu justru menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga siapa pun boleh mengutarakan pendapat.
"[Indonesia] itu negara demokrasi, ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Selasa (28/11/2023).
Kendati demikian, Ari tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan dari putri Soekarno itu, sebab dia menilai bahwa kritik tersebut merupakan hak Megawati.
"Itu domain Ibu Mega untuk partai politik," ungkap Ari.
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap kepemimpinan saat ini yang dinilai bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).
"Mestinya Ibu tidak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" tandas Megawati.
Megawati menambahkan kejengkelannya tersebut juga didasari karena merasa kini tidak dihargai.
"Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," jelasnya.
