Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan bahwa dirinya akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis.
Apalagi, dia menilai menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, terdapat sejumlah oknum yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu yang kian santer terdengar dari para elit politik, termasuk para menteri yang berasal dari partai politik.
“Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi, dan saya akan terus mendorong [mereka agar] bekerja sebagaimana biasa,” tegasnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (24/11/2023).
Hal ini dilakukan, kata Ma’ruf, sebagai upaya untuk mencegah para menteri yang ikut berpolitik mengabaikan tugas negara yang diembankan kepadanya.
Apalagi, Wapres Ke-13 RI itu menilai bahwa hanya karena masalah Pilpres, pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang, bahkan meskipun Indonesia akan menghadapi pemilu serentak termasuk pemilihan legislatif (pileg), Pilpres, dan lain-lain pada tahun mendatang.
Kemudian, orang nomor dua di Indonesia itu juga menyoroti para menteri yang memiliki pilihan politik berbeda yang berpeluang akan mempengaruhi kinerja mereka.
Baca Juga
Menurutnya, perbedaan pilihan politik bisa saja mengganggu soliditas dan sinergitas kerja kabinet, serta dapat menghambat program-program pemerintah. Kendati demikian, dia melanjutkan, apabila para menteri tersebut tetap patuh terhadap aturan yang ada, maka kegiatan politik mereka tidak akan mengganggu kinerjanya.
“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” tandas Ma’ruf.
Setali tiga uang, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
“Sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan, pengangkatan dan pemberhentian menteri itu prerogatif presiden,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Kamis (23/11/2023).
Bahkan, dia melanjutkan bahwa ikhwal potensi keputusan perombakan (reshuffle) kabinet pun juga selaras dengan kinerja menteri. Meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Jokowi.
“Pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden. Tentu itu harus serahkan kewenangan dan hak konstusional pada presiden,” pungkas Ari.
