Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) Anies Baswedan membantah telah menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar soal tekanan dari penguasa dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Kalau saya tidak ada [komunikasi dengan PDI Perjuangan] ya," kata Anies kepada wartawan, dikutip Senin (20/11/2023)
Capres yang diusung Koalisi Perubahan itu juga tidak menampik bahwa kerap mendapatkan tekanan yang lain menjelang Pilpres 2024. Namun demikian, yang dijadikan persoalan oleh Anies adalah tekanan ekonomi masyarakat Indonesia.
"Apapun tekanan yang kita alami yang kita hadapi belum apa-apa dibandingkan [dengan] tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak," tambahnya.
Dengan begitu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dialami masyarakat itu maka dirinya bersama cak Imin mengusung gerakan perubahan di Pemilu 2024.
"Dan mengapa kita sekarang untuk memilih untuk gerakan perubahan, karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan yang begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu, karena itulah kita memilih perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan hadapi saja itu bagian dari perjuangan," pungkasnya.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya belakangan banyak mengalami tekanan seperti pencopotan baliho di beberapa daerah. Menurutnya, pasangan Anies-Imin (AMIN) juga mengalami hal yang serupa.
"Dalam konteks ini [mengalami tekanan], kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan," jelas Hasto di sela-sela Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud, Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan pihak Ganjar-Mahfud dan AMIN ingin meluruskan jalannya pemilu yang selalu dirasa menyimpang. Singkatnya, kata Hasto, tekanan ini datang dari instrumen kekuasaan dan hukum yang ikut campur dalam gelaran Pilpres 2024.