Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkap kondisi pemicu bencana kelaparan yang terjadi di Papua, utamanya di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Usai melaksanakan rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Senin (6/11/2023), Muhadjir mengatakan bahwa kondisi siklus musim yang ada di dua provinsi itu memicu sejumlah bahan pangan lokal seperti umbi-umbian rusak.
"Itu mengalami kerusakan terutama akibat embun salju. Mungkin umbi-umbian makanan pokok warga di sana itu membusuk dan tidak bisa dimakan," ujarnya kepada wartawan.
Muhadjir bahkan mengatakan bahwa 70% wilayah yang ada di Provinsi Papua tengah dan Papua pegunungan punya potensi untuk mengalami kondisi bencana pangan tersebut. Kondisi tersebut, lanjutnya, bahkan bisa berpindah setiap tahun sehingga perlu adanya solusi permanen.
"Pokoknya semua wilayah yang ada di Provinsi Papua etngah dan Papua pegunungan 70 persen punya potensi mengalami itu," ujarnya.
Solusi yang dimaksud, terang Muhadjir, yakni untuk mulai dari mencari varietas bahan pangan yang bisa bertahan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut sudah ada rencana serupa yang dibahas dengan menteri pertanian dan menteri sosial. Namun, saat ini pemerintah disebut masih berfokus untuk melakukan penanganan jangka pendek yakni menyediakan bahan pangan di beberapa daerah yang sudah mengalami kelangkaan. Antisipasi di daerah-daerah lain juga dilakukan.
Baca Juga
Bantuan pangan seperti beras, roti, dan daging dalam kemasan kaleng dikirimkan oleh lintas kementerian/lembaga ke beberapa daerah yang sudah mengalami kelangkaan.
"Tetapi mereka kan beberapa ada yang menganggap bahwa makanan kaleng itu bukan makanan segar. Jadi itu juga harus termasuk meyakinkan mereka juga, tetapi tidak banyak sih [yang menganggap demikian]," kata Muhadjir.
Bantuan pangan itu akan terus dilakukan sampai dengan varietas pangan yang memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrem ditemukan. Dia mengamini bahwa pemerintah juga perlu mengembalikan pola pangan warga Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan kearifan lokalnya.
Sementara itu, beberapa persiapan lain juga dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Misalnya, pembangunan gudang pangan di Timika oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di Wamena oleh Kementerian Sosial (Kemensos), serta pembangunan gudang-gudang pangan di Sinak maupun Yahukimo.
Risiko Stunting
Muhadjir lalu tak memungkiri adanya risiko stunting yang membayangi kondisi kelangkaan pangan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Apalagi, kedua daerah itu juga masuk ke dalam skala prioritas tinggi untuk stunting dan kemiskinan ekstrem.
Tokoh Muhammadiyah itu mengatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi penanganan stunting utamanya di daerah-daerah skala prioritas. Namun, dia mengakui kondisi kelangkaan pangan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan bisa memengaruhi target pemerintah dalam menurunkan risiko stunting pada 2024.
"Memang kemungkinan untuk [Papua Tengah dan Pegunungan] bisa mencapai rata-rata nasional, target kita 14 persen, kelihatannya kecil. Tetapi secara agregat nasional Insya Allah bisa tercapai," ujarnya.
Oleh sebab itu, Muhadjir menegaskan perlunya penanganan secara komprehensif termasuk soal infrastruktur dasar dan penunjang di daerah tersebut. Dia mencontohkan bahwa perlunya memperpanjang landas pacu bandara di Sinak. Saat ini, katanya, pesawat berukuran besar tidak bisa mendarat untuk membawa bantuan.
"Kalau bisa ditambah 80 meter, itu pesawat Hercules bisa landing di sana sehingga kita tidak tergantung dengan bandara di Wamena dan Timika yang itu masih sangat jauh," tuturnya.
