Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) RI Mahfud MD buka suara terkait kasus kelaparan yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Papua Tengah.
Dia menjelaskan bahwa negara telah hadir dalam menyiapkan seluruh bantuan secara maksimal, hanya saja terkendala cuaca dalam pengiriman bantuan logistik.
"Negara hadir di sana secara maksimal, tepatnya di Distrik Agandugume itu pemerintah menyiapkan seluruh bantuan yang diperlukan di sana, misalnya Kemensos, Mabes Polri, TNI, Pemda, Kodam, Polda, itu semuanya sudah menyiapkan bantuan sehari-hari yang diperlukan terutama dalam era tanggap darurat sampai dengan tanggal 7 (Agustus)," katanya dalam keterangan resmi.
Dia menyatakan bahwa terkait dengan transportasi dan cuaca menjadi penyebab sulitnya bantuan terdistribusi.
"Cuma masalahnya sekarang, itu masalah transportasi. Transportasi itu kalau dari Jakarta ke Papua mungkin mudah, tapi ketika sudah masuk ke distrik tempat kejadian itu Agandugume itu memang tergantung pada cuaca," ucapnya.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa cuaca di Papua dapat berubah tiba-tiba, dan hanya pesawat kecil yang bisa mencapai ke distrik yang terdampak tersebut.
Baca Juga
"Memang cuacanya itu kadang kala berubah secara mendadak, sementara pesawat yang kesana pesawat kecil karena landasannya hanya 600 meter, dan itu tergantung pada cuaca juga sehingga tidak sembarang waktu bisa terbang," tambahnya.
Kemudian dia menjelaskan, saat pesawat yang mengantar bantuan logistik mendarat di Distrik Agandugume, selanjutnya juga harus ke kampung-kampung terpencil dengan jalur yang tidak mudah.
"Kadang kala bantuan menumpuk menunggu perubahan cuaca. Begitu mendarat di Distrik Agandugume juga tidak mudah karena harus diantar lewat darat ke kampung-kampung yang terjal, ada di ketinggian dan di bawah dan tidak seperti di Jawa orangnya di sana, dan orangnya berpencar-pencar, harus diantar, di pikul, digendong dan sebagainya sampai ke tempat terpencil," katanya.
Dia menjelaskan bahwa keamanan dari kelompok kekerasan di distrik tersebut sudah tidak ada, karena sudah ada kantor TNI dan kesepakatan bersama masyarakat.
"Keamanan dari kelompok kekerasan bersenjata tidak ada, karena di distrik itu sudah ada kantor TNI di sana untuk menjaga. Yang kedua, di sana sudah terjadi kesepakatan antara pejabat Gubernur, Bupati kemudian TNI, tokoh adat, tokoh agama, bersama masyarakat sudah bersepakat menjamin keamanan dan turut menjaga agar setiap bantuan yang mendarat ke distrik tersebut itu bisa sampai dengan aman, dan bisa diantar ke masyarakat dengan aman," ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa presiden sudah memberikan arahan agar segera ditangani kasus di Papua, serta jangan sampai memicu penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
Dia juga mengatakan bahwa Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sudah ada di distrik tersebut untuk meninjau langsung dan memberi arahan.
"Pak Muhadjir sekarang sedang ada disana. Dia sedang turun ke lapangan dan meninjau langsung serta memberi arahan langsung. Menko PMK sedang ada disana untuk menunjukan bahwa negara bersungguh sungguh," tambahnya.
Sementara itu, Mahfud juga menyatakan dirinya telah berbicara di kantor wakil presiden dengan panglima, Kapolri dan BNPB terkait hal tersebut.
"Itu semuanya sudah kita ajak bicara agar semuanya memberi bantuan maksimal ke sana," ujarnya.
