Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Darurat Kasus Perundungan Anak, Wapres Pastikan Pemerintah Tak Tutup Mata

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah serius untuk menekan kasus perundungan anak di bawah umur
Darurat Kasus Perundungan Anak, Wapres Pastikan Pemerintah Tak Tutup Mata / Setwapres
Darurat Kasus Perundungan Anak, Wapres Pastikan Pemerintah Tak Tutup Mata / Setwapres

Bisnis.com, PALU - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin angkat bicara soal kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur yang kini marak terjadi dan menjadi sorotan publik.

Sejumlah video mengenai kasus perundungan ini viral di berbagai media sosial.

Wapres menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mengatasinya dengan mencari akar penyebabnya.

Menurutnya, masalah ini akan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah membangun sumber daya manusia unggul yang tidak hanya pintar, tetapi juga sehat dan berakhlak mulia.

“Kita sekarang memang sedang terus mencari sebab karena kita ingin membangun sumber daya manusia kita,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri acara Peresmian dan Penanaman Perdana Kawasan Pangan Nusantara, di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023).

Lebih jauh, Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah memang menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian sehingga kemudian memunculkan fenomena seperti perundungan.

Untuk itu, program revolusi mental tetap perlu digiatkan secara masif oleh setiap elemen bangsa hingga ke tingkatan keluarga.

“Maka itu, program revolusi mental ini akan kita galakkan lagi, mulai dari keluarga, dari tempat-tempat pendidikan, dan juga di dalam kegiatan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Terkait hal ini, tambah Wapres, pemerintah berupaya menyusun program penanganan secara terpadu dengan melibatkan semua kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya.

“Jadi, kita menyusun program yang terintegrasi dengan semua. Kementerian Pendidikan, Kementerian Perempuan dan Anak, dan juga semua kementerian dilibatkan, kemudian [Kementerian] Sosial, karena masalah perundungan ini sudah kita anggap darurat,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper