Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Cak Imin menjelaskan, Indonesia punya punya wilayah yang sangat luas. Sementara itu, lanjutnya, Indonesia memakai sistem demokrasi berjenjang yang kadang kala sangat rumit.
Menurutnya, ajang pemilihan umum (pemilu) pertama pada Era Reformasi merupakan pemilu yang paling terbuka karena semua elemen masyarakat semangat ikut serta. Saat itu, pemilu hanya memilih wakil rakyat atau anggota parlemen belum ikut para kepala daerah maupun presiden-wakil presiden.
"Saya ingat sekali waktu Pemilu '99 adalah pemilu yang paling terbuka, demokratis, dan terkontrol, karena seluruh civil society, kekuatan masyarakat, mengorganisir dari berbagai lembaga, organ, komponen masyarakat, terlibat langsung," kata Cak Imin di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9/2023).
Meski demikian, dia melihat kini masyarakat makin tidak bersemangat menghadapi pemilu. Wakil ketua DPR ini berpendapat, masyarakat mulai apatis sejak kepala daerah dipilih secara langsung. Sejak saat itu, lanjutnya, politik uang merajalela.
"Kenapa pasif? Ya banyak faktor. Pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak pemilu pilkada secara langsung. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena pilkada menghalalkan segala cara. Jadi politik uang merajalela, politik pemaksaan merajalela," jelas Cak Imin.
Baca Juga
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengatakan, suara masyarakat kini diukur dengan uang. Akibatnya, kepala daerah yang terlihat kebanyakan merupakan orang tajir.
"Kalau yang enggak berduit hampir sulit menang pilkada, kecuali ya beberapa satu-dua yang memang mengakar betul, itu ada. Ada yang betul-betul faktor dorongan masyarakat, enggak lebih dari 10," lanjut Cak Imin.
Oleh sebab itu, cawapres pendamping Anies Baswedan ini meminta kepada para relawan untuk mengerahkan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan adil. Cak Imin turut meminta relawannya menjadi saksi di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.
Sebagai informasi, sebelumnya Cak Imin sempat melontarkan usulan agar pemerintah melakukan penghapusan jabatan gubernur, sebab dinilainya keberadaan gubernur tidak efektif.
"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi, pilkada tidak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota,” ujarnya di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Dia menilai anggaran untuk untuk jabatan gubernur sangat besar, tetapi fungsinya tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan. Cak mengatakan, fungsi gubernur tak lebih dari sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri," tandasnya.
