Bisnis.com, JAKARTA – Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritisi iklim kebebasan berbicara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya tidak sehat.
Anies menilai demokrasi bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu, tetapi terkait nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.
Nilai itu, contohnya, adalah aspirasi yang seharusnya bisa diproses secara politik tanpa ada rasa takut dan tekanan.
“Nah ini yang sekarang menjadi masalah, karena kita menyaksikan kalau di sosial media, banyak sekali yang mau tulis [apabila ingin kritisi pemerintahan] itu sebutnya Konoha, Wakanda, begitu,” jelas Anies dalam Kuliah Kebangsaan FISIP UI 2023, yang disiarkan kanal YouTube FISIP Universitas Indonesia¸ Selasa (29/8/2023).
Dia mengartikan, kini ada budaya menyensor diri sendiri (self-censorship) saat ingin menyampaikan pendapat di ruang publik. Salah satunya dengan menggantikan kata Indonesia dengan tempat fiksi seperti Konoha dan Wakanda.
Anies menjelaskan, dalam demokrasi seperti yang dianut Indonesia, seharusnya pemerintah mengandalkan kebebasan dan keterbukaan yang ditopang rasa kepercayaan rakyat. Sebaliknya, dalam rezim non-demokratis, pemerintah mengandalkan rasa takut untuk mengontrol rakyatnya.
Baca Juga
“Nah kita dalam demokrasi dan ada fear [rasa takut], sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat, karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang kita bereskan,” ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini memberi solusi, setiap pasal dalam aturan perundang-undangan yang mengganggu iklim kebebasan berekspresi harus direvisi. Contohnya, berbagai pasal karet dalam UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elktronik alias UU ITE.
“Pasal-pasal karet itu [di UU ITE] dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan, lapor bengkel bermasalah saja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, pelayan bengkel saja,” tutupnya.
