Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali atau PK Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap surat keputusan kepengurusan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sidang putusan permohonan PK Moeldoko berlangsung hari ini, Kamis (10/8/2023). "Amar Putusan: tolak," demikian bunyi putusan yang dilansir dari laman resmi MA.
Sekadar informasi, Moeldoko mengajukan PK usai kalah kasasi. PK Moeldoko ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
PK Moeldoko ditanggapi reaktif oleh kader Demokrat. Dalam catatan Bisnis, kader dan simpatisan Partai Demokrat yang menamai diri Gerakan Nasional Lawan Moeldoko akan melakukan aksi cap jempol darah di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat pada Jumat (16/6/2023), sekitar pukul 14.00 WIB.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk perlawan atas Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. Perkara 487 K/TUN/2022, yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Sekadar informasi, putusan kasasi MA itu menegaskan kepengurusan Partai Demokrat yang sah merupakan pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukan KSP Moeldoko.
"Aksi cap jempol darah sebagai bentuk kesetiaan dan loyalitas kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Mas AHY," ujar Herzaky saat dihubungi, Jumat (16/6/2023).
Dia mengatakan, upaya Moeldoko merebut Partai Demokrat merupakan perbuatan memalukan dan mencederai demokrasi. Apalagi, lanjutnya, Moeldoko merupakan seorang pejabat negara.
"Menurut teman-teman [PK yang diajukan Moeldoko] bagian dari upaya menjegal majunya Mas Anies sebagai capres dari Partai Demokrat," lanjutnya.
Herzaky mengatakan, setidaknya ada ratusan peangurus daerah partai Demokrat, relawan, dan simpatisan yang hadir dalam aksi cap jempol darah pada hari ini. Ke depannya, aksi serupa akan terus berlanjut.
"Gerakan ini akan berlangsung sampai turun keputusan MA terkait PK Moeldoko. Bergelombang, bergantian dari berbagai elemen masyarakat juga, dari berbagai daerah," ucapnya.
Meski demikian, Herzaky belum mau mengonfirmasi apakah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan ikut aksi tersebut.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa SBY akan dan jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi.
Aksi tersebut, menurut Hinca, untuk mengantisipasi putusan MA atas PK Moeldoko. Menurutnya, jika PK Moeldoko dikabulkan MA maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
SBY, lanjut Hinca, sebagai presiden Indonesia dua periode tak ingin demokrasi Indonesia mundur. Dia pun bersedia 'turun gunung' bersama dengan kader partainya yang lain untuk melakukan aksi.
"Oleh karena itu karena masyarakatnya Demokrat meminta partai secara serius untuk fokus di sini, tentu sebagai ketua majelis tinggi partai dan senior yang kami hormati, dia [SBY] akan bersedia turun bersama-sama dengan kami-kami yang di bawah ini," ungkap Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).
Meski demikian, dia belum bisa memastikan bentuk aksi tersebut. Menurut Hinca, aksi bisa kegiatan damai bisa atau sekadar berkumpul di suatu tempat untuk menyampaikan pemikiran masing-masing.
"Bisa di Taman Politik DPP [Partai Demokrat] kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau banyak mungkin di suatu tempat yang kita anggap memadai ya," ujarnya.
