Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuding Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sedang mencari suaka jelang Pilpres 2024.
Menurutnya, suaka politik ini dilakukan Airlangga karena tak adanya kejelasan langkah. Padahal, menurut Idrus, Airlangga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani pada 27 Juli lalu.
Bahkan, dalam pertemuan itu disetujui pembentukan Tim Teknis PDIP-Golkar.
Meski demikian, dalam pertemuan antara Airlangga dan 38 DPD 1 (Provinsi) Partai Golkar di Bali pada 30 Juli lalu, muncul dorongan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra.
"Ini kan sesuatu yang menurut hemat saya ini adalah sebuah akrobatik politik kalau ingin garis lurus mestinyakan apa yang dibicarakan bersama dengan Mbak Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukkan kepada Tim Teknis, tapi ini kan tidak, malah ada pernyataan-pernyataan lain," ujar Idrus di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Dia menduga, tidak konsistennya langkah yang dilakukan Airlangga ini bertujuan untuk melakukan suaka politik di tengah-tengah kasus hukum yang menjeratnya. Tujuan Airlangga, lanjutnya, bukan untuk mencari koalisi di Pilpres 2024.
Baca Juga
"Apakah betul langkah-langkah politik yang dilakukan itu ada dalam rangka membentuk sebuah koalisi politik ke depan baik untuk hadapi pilpres maupun hadapi yang lain, apakah ini koalisi politik yang dimaksudkan atau hanya sekedar kiri-kanan lalu yang diinginkan sebenarnya itu adalah suaka politik," jelasnya.
Oleh sebab itu, dirinya bersama beberapa kader Golkar lainnya membentuk Tim Pemrakarsa Gerakan Kebangkitan Partai Golkar.
Mereka mendorong Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, apalagi seusai dipanggilnya Menko Perekonomian ini ke Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.
"Misalkan saudara ketum [Airlangga] menyadari betul bahwa masalahnya banyak, yang mengaitkan namanya, yang diduga ada keterkaitan, ya sudah sadar juga bahwa ini sudah membebani partai," ungkap Idrus.
Sebelumnya saat bertemu Airlangga di Bali pada Minggu (30/7), 38 Ketua DPD 1 Partai Golkar sudah menyatakan penolakan wacana munaslub. Menurut AD/ART Golkar, munaslub bisa terselenggara apabila disetujui 2/3 DPD 1.
“Dari 38 ketua DPD provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar [Airlangga] dan menolak wacana munaslub,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan menerangkan pertemuan di Bali, Senin.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menjelaskan dalam pertemuan itu juga muncul dorongan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Menurutnya, faktor historis jadi dorongan utama koalisi itu.
"Beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra, dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," jelas Maman dalam keterangan tertulis, Senin.
