Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) akan membekukan bantuan ekonomi dan keamanan untuk Niger jika negara tersebut gagal mengembalikan presidennya setelah kudeta militer awal pekan ini.
Melansir Bloomberg, Sabtu (29/7/2023), AS meningkatkan tekanan pada Niger untuk membebaskan Presiden Mohamed Bazoum yang ditahan oleh militer Niger, sehari setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk kudeta terbaru di wilayah Sahel, Afrika.
”Kemitraan ekonomi dan keamanan antara Niger dan AS bergantung pada kelanjutan pemerintahan demokratis dan tatanan konstitusional yang telah terganggu oleh aksi-aksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini," ujar Blinken dalam sebuah kunjungan ke Canberra hari Sabtu.
Blinken menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Bazoum pada hari itu.
"Bantuan yang sangat signifikan yang kami miliki dan membuat perbedaan besar dalam kehidupan masyarakat Niger, jelas dalam bahaya," kata Blinken.
AS telah menjadi sumber utama bantuan untuk Niger. Negara-negara Barat khususnya telah secara vokal mengutuk kudeta tersebut karena Niger sekarang akan bergabung dengan serangkaian negara yang dikelola militer di wilayah tersebut termasuk Mali dan Burkina Faso, yang lebih dekat dengan Rusia daripada dengan Barat.
Baca Juga
Uni Eropa juga memutus dukungan finansial dan kerja sama keamanan dengan Niger dan menyerukan pemulihan penuh tatanan konstitusional, menurut sebuah pernyataan oleh Josep Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa.
Prancis juga mengumumkan bahwa mereka menangguhkan bantuan pembangunan dan dukungan anggaran untuk bekas jajahannya.
Pada hari Jumat, PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras kudeta tersebut.
Kecaman terbaru AS tersebut muncul sehari setelah kepala pengawal presiden Niger Jenderal Abdourahamane Tiani menobatkan dirinya sebagai pemimpin baru negara itu setelah pasukannya menahan Bazoum pada awal pekan ini.
Sebagai bekas jajahan Prancis, Niger telah dianggap sebagai mitra yang dapat diandalkan oleh Barat di Sahel, yang telah mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terus-menerus.
Prancis dan AS mempertahankan pangkalan militer di negara ini sebagai bagian dari upaya internasional untuk memerangi jihadis di wilayah tersebut, sementara Uni Eropa melihatnya sebagai sekutu dalam upayanya mengatasi imigrasi ilegal dari Afrika.
