Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan hanya menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran Menterinya pada kemarin pada Rabu (26/7/2023).
Hal tersebut disampaikannya usai mengonfirmasi alotnya waktu rapat yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu hingga memakan waktu 2,5 jam.
Apalagi, ratas soal APBN 2024 yang dimulai pada 14.30 WIB dan selesai pukul 15.20 WIB dengan ditandai menteri yang keluar bergantian keluar dari halaman Istana.
Namun, Airlangga baru keluar sekitar pukul 16.58 WIB. Sehingga, ada perbedaan sekitar 1 jam 30 menit lebih lama dibanding menteri lain yang keluar.
Kepala Negara pun menegaskan bahwa pertemuannya dengan Airlangga ditujukan untuk rapat membahas Dana Hasil Ekspor (DHE).
"Ora, ora. Itu rapat DHE. Dana Hasil Ekspor, dan itu udah dua kali pagu indikatif," katanya di Lanud Halim Perdana Kusuma, Kamis (27/7/2023).
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun mengamini bahwa alotnya rapat lantaran ada banyak diskusi yang dibicarakan.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan bahwa rapat tersebut penting untuk dilakukan, mengingat penerapan aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan memberikan banyak manfaat.
Salah satunya, membuat cadangan devisa (Cadev) RI melonjak hingga dua kali lipat.
"DHE itu sangat penting, DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor tambang-tambang itu bisa sampai US$ 9 miliar per tahun," kata Luhut.
Dia pun menjelaskan aturan itu tidak menyasar pengusaha yang nilai ekspornya dibawah sedikit dari US$250.000 atau ekuivalennya.
Namun, aturan ini akan menyasar kepada pengusaha jika nilai ekspornya berada di atas US$250.000. Sehingga, dana itu wajib mengendap di Indonesia selama 3 bulan, maka dengan upaya itu cadangan devisa Negara bisa meningkat.
Penyebabnya, dia mengatakan Pemerintah dapat meminta selama 3 bulan dana mengendap itu dapat diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian Cadangan Devisa Negara berpotensi mencapai hingga lebih dari US$300 miliar dalam waktu setahun ini.
Untuk diketahui, Aturan DHE tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam, sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2023 mendatang.
Berdasarkan keterangan Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 tetap tinggi sebesar US$ 137,5 miliar. Artinya jika sesuai prediksi Luhut US$ 300 miliar kenaikan posisi cadangan devisa RI yang terjadi mencapai dua kali lipat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengamini bahwa ratas bersama Presiden Ke-7 RI itu lantaran pemerintah sedang mematangkan aturan DHE. Khususnya membahas soal sektor apa saja yang memiliki kewajiban DHE.
"Kami bahas devisa hasil ekspor tapi kita akan matangkan sektornya, nanti akan segera rilis bersama dengan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).
