Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengimbau agar perangkat kepala daerah dapat mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dengan tertib.
“Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi lima tahunan yang akan diselenggarakan secara serentak dan paling besar serta kompleks dalam sejarah politik Indonesia,” katanya di agenda Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) XV Tahun 2023, Kamis (20/7/2023).
Apalagi, dia menilai bahwa pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, serta berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Penyebabnya, agenda pesta demokrasi tersebut dapat suatu koreksi kebijakan guna menata proses politik dan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kerangka tahapan waktu yang stabil.
“Setiap tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting dibandingkan hari pencoblosan. Saya berharap, para pemimpin Kabupaten bersama perangkatnya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Ma'ruf Amini meminta semua Kepala Daerah agar dapat meningkatkan koordinasi dan antisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul, agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.
Baca Juga
“Sehingga menjadi proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif, pemimpin yang akan mengelola penyusunan kebijakan negara dan daerah, agar mendatangkan maslahat bagi rakyat,” imbuhnya.
Ma’ruf pun mengharapkan pemimpin yang nantinya terpilih mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah. Penyebabnya, dia meyakini bahwa otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik bagi negara dalam mengelola pemerintahan, untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan menghidupkan demokrasi lokal yang berkualitas.
“Saya berharap, otonomi akan memacu pemimpin daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya, meningkatkan kemakmuran dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, desentralisasi dan demokrasi lokal ditunaikan dengan penuh tanggung jawab agar semakin bermakna bagi publik,” pungkas Ma’ruf.
