Bisnis.com, SOLO - Menjadi negara yang diklaim paling bersih dari korupsi, Singapura ternyata masih kecolongan.
Baru-baru ini, Menteri Perhubungan S Iswaran ditangkap oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) karena kasus korupsi.
CPIB menangkap S Iswaran karena keterlibatan sang menteri dalam kasus korupsi Formula 1 (F1), meski kni sudah dibebaskan dengan jaminan.
Kasus ini menjadi tamparan besar bagi Singapura, di mana negara ini berada di urutan kelima dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency International.
Terlebih, gaji menteri-menteri Singapura termasuk yang tertinggi di dunia.
Lantas, berapa gaji yang diterima oleh S Iswaran dalam satu bulan?
Baca Juga
Mengutip situs resmi Public Service Division, gaji bulanan menteri di Singapura dimulai dari 46.750 dolar Singapura atau setara dengan Rp526 juta.
Dari sini, gaji tahunan menteri di Singapura bisa mencapai senilai 935.000 dolar (Rp10,5 miliar), di mana 607.750 dolar (Rp6,8 miliar) adalah tetap dan sisanya adalah bonus maupun tunjangan.
Adapun rumus gaji menteri di Singapura terdiri dari komponen bayaran tetap, kinerja individu, dan bonus. Yakni rinciannya: gaji tahunan tetap (13 bulan), komponen variabel tahunan (1 bulan), bonus kinerja (3 bulan), dan bonus target (3 bulan).
Sehingga dalam satu tahun, menteri-menteri di Singapura ini bisa mendapat gaji hingga 20 kali lipat dari gaji pokok bulanan.
“Gaji dikaitkan dengan kinerja, untuk memastikan bahwa para pemimpin bertanggung jawab atas peran dan tanggung jawab mereka. Gaji juga terkait dengan hasil sosial ekonomi warga Singapura,” tulis keterangan resmi dari pemerintah Singapura.
Kemudian untuk gaji Perdana Menterinya, seperti dilansir dari pemberitaan Channel News Asia, mencapai Rp24 miliar setahun.
Ini artinya bila dikalkulasi dalam sebulan, Perdana Menteri Singapura bisa mendapat Rp2 miliar dari gaji pokok saja.
Adapun tolak ukur pemberian gaji untuk menteri pemula didasarkan pada pendapatan rata-rata dari 1.000 warga negara Singapura berpenghasilan tertinggi dengan pengurangan atau diskon sebesar 40% untuk mencerminkan "etos layanan politik yang baik".
