Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa pemerintah perlu menghidupkan kembali seluruh pro-rakyat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
AHY merasa, pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) stagnan di angka 5 persen. Padahal, lanjutnya, awalnya Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen.
Putra SBY ini pun menyatakan, seharusnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat meski memasuki masa sulit. Salah satu caranya dengan melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro-rakyat era pemerintahan Presiden SBY.
"Program-program itu antara lain: BLT/BLSM, BPJS; bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH; Raskin; KUR; PNPM; dan lainnya. Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, bahkan lebih," ujar AHY saat menyampaikan pidato politik Agenda Perubahan & Perbaikan yang disiarkan diempat stasiun TV nasional, Jumat (14/7/2023).
Lebih lanjut, dia bingung karena saat pandemi pemerintah lebih banyak mengucurkan alokasi APBN untuk infrastruktur daripada anggaran kesehatan.
AHY pun mengaku, jika dipercaya masyarakat, maka Demokrat akan berjuang agar kebijakan nasional berorientasi ke pembangunan manusia. Untuk itu, lanjutnya, mereka akan membangun infrastruktur dan sarana pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga
"Karena itu, hidupkan kembali dan tingkatkan program-program pro-rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, era pemerintahan Presiden SBY dulu. Seperti program BOS, Beasiswa Bidikmisi, beasiswa santri, Beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya," ungkapnya.
Terkait pembangunan infrastruktur, pihaknya akan memilih dan memprioritaskan infrastruktur yang diperlukan, terutama infrastruktur desa. Mereka tidak ingin prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur apalagi sampai berutang karenanya.
"Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi." jelas AHY.
