Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 91 entitas yang berbasis di Singapura diidentifikasi terlibat dalam aliran pasokan untuk militer Myanmar. Temuan ini menambah daftar awal 47 entitas yang baru-baru ini disebutkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengklarifikasi bahwa pemerintah belum memberlakukan embargo perdagangan umum terhadap Myanmar.
Hal itu dia ungkap menanggapi pertanyaan yang dikirim oleh Anggota Parlemen (MP) Vikram Nair (Partai Aksi Rakyat) dan Dennis Tan (Partai Buruh).
“Oleh karena itu kami sedang mencari rincian lebih lanjut seperti dokumen transaksi ekspor untuk memastikan bagaimana transaksi ini terkait dengan pembuatan senjata di Myanmar, sehingga pemeriksaan dan investigasi kami dapat lebih menyeluruh, dan efektif berdasarkan bukti yang objektif,” katanya, seperti dilansir dari CNA, pada Selasa (4/7/2023).
Dia menambahkan bahwa bukan niatan pemerintah Singapura untuk memblokir perdagangan yang sah dengan Myanmar.
Lebih lanjut, tercatat bahwa total perdagangan bilateral antara kedua negara itu pada 2022 berjumlah US$4,2 miliar atau Rp63 triliun.
Baca Juga
“Melakukan hal itu akan semakin memundurkan pembangunan negara dan memperburuk penderitaan rakyat sipil Myanmar,” lanjutnya.
Tuduhan dalam laporan oleh pakar PBB Tom Andrews merujuk pada barang-barang senilai US$254 juta atau Rp3,8 triliun yang dikirim dari entitas yang berbasis di Singapura selama periode 2 tahun, dan bank Singapura telah digunakan secara luas oleh pedagang senjata.
Kementerian Luar Negeri (MFA) menanggapi tuduhan tersebut, mengatakan Singapura telah bekerja untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar, pada Mei lalu.
Seorang juru bicara kementerian mengatakan Singapura telah mengambil sikap melawan penggunaan kekuatan militer yang mematikan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
MFA juga mengatakan Singapura tidak mengesahkan pengiriman barang-barang yang telah dinilai memiliki potensi penerapan militer ke Myanmar, yang dapat digunakan untuk menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
Dia mengatakan pemerintah sedang menyelidiki secara spesifik dugaan senjata dan barang terkait yang dikirim melalui entitas yang berbasis di Singapura ke militer Myanmar.
Selain itu, menurut laporan PBB bahwa tidak ada indikasi bahwa persenjataan khusus dipindahkan ke militer Myanmar.
“Sebaliknya, dalam kategori senjata, yang disebutkan hanya suku cadang dan peralatan, tanpa perincian apa saja itu,” tambahnya.
Kategori barang utama lainnya yang tercakup dalam laporan tersebut termasuk persediaan penggunaan ganda, seperti komputer, komponen listrik, dan peralatan medis.
Selain itu peralatan manufaktur, yang meliputi bahan las dan crane overhead, dan bahan baku yang meliputi barang-barang seperti balok baja dan ingot aluminium, serta pipa dan katup.
