Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 6 hingga 7 Juli 2023. DPR pun mengingatkan Jokowi tak hanya membahas soal perbatasan, namun juga isu investasi.
Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Putu Supadma Rudana menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya dan beberapa rombongan lainnya melakukan kunjungan ke Papua Nugini.
Dalam kunjungan itu, Putu Rudana mengatakan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan berharap banyak kepada Indonesia sebagai negara tetangga.
“Sebagai negara G20 dan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka berharap banyak adanya peningkatan kerja sama dari sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, dan investasi,” kata Putu dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (16/6/2023).
Dia mengatakan, Papua Nugini sangat berharap Indonesia tidak hanya bahas masalah perbatasan saja, tetapi lebih fokus pada hubungan kerja sama di berbagai sektor terutama peningkatan ekonomi.
“Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerja sama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight, dan lainnya,” jelasnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini pun berharap Jokowi melakukan kunjungan komprehensif ke Papua Nugini pada bulan depan. Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu harus mengajak banyak menteri.
Tak hanya itu, dia merasa pemerintah juga harus berusaha agar perusahaan BUMN dapat hadir di Papua Nugini. Terutama, Putu menilai perusahaan energi Indonesia dapat mengerjakan berbagai proyek di Papua Nugini.
“Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir di sana. Harusnya BUMN kita hadir dong di situ. Kita negara tetangga, kita berbatasan langsung,” ungkapnya.
Legislator asal Bali ini berpendapat, sejalan dengan itu maka pemerintah Papua Nugini akan lebih menghargai integritas teritorial Indonesia. Apalagi, lanjutnya, Papua Nugini kerap menolak fasilitasi separatisme Papua Merdeka.
“Kalau kita abai, mereka pun akan mengubah sikap politik mereka. Mungkin mereka akan mendukung gerakan separatis, mungkin mereka akan memfasilitasi gerakan separatis Papua Merdeka di negara mereka. Sekarang mereka tidak mengakomodasi gerakan separatis, mereka menolak. Ini yang harus kita jaga, jangan kita abai,” tutup Putu.
