Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan dengan pemakaian anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mayoritas digunakan untuk perjalanan dinas dan program tak jelas atau absurd.
Jokowi tak dapat menyembunyikan rasa geramnya karena masih menemukan penggunaan APBN dan APBD untuk program yang absurd dan tidak tepat sasaran.
Dia memberi contoh pada program penanganan stunting yang anggarannya mencapai Rp10 miliar, tetapi hanya sekitar 20 persen yang betul-betul digunakan untuk masyarakat.
"Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur enggak ada Rp2 miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah," ujarnya saat memberikan pengarahan di Kantor Pusat BPKP, Rabu (14/6/2023).
Menurutnya, apabila anggaran pengentasan stunting mencapai Rp10 miliar, maka seharusnya porsi untuk membeli makanan sekitar Rp8 miliar dan Rp2 miliar lainnya untuk keperluan lain seperti perjalanan dinas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku kesal sebab justu mendapat temuan penggunaan anggaran yang sebaliknya.
Baca Juga
Tak hanya pengentasan stunting, dia melanjutkan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan tak penting juga Jokowi temukan di program pengembangan UMKM, dimana secara besaran kebutuhan untuk rapat dan perjalanan dinas disebutnya sangat besar.
Jokowi menjabarkan dari anggaran Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas dan sisanya Rp600 juta untuk program tak penting.
"Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang konkret dan langsung aja lah, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM mestinya itu untuk pameran, jelas," tuturnya
Alhasil, Jokowi mengaku melihat banyaknya anggaran yang dibelanjakan tidak tepat sasaran tersebut, dia meminta agar agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaksimalkan fungsinya agar meminta setiap uang Negara yang dibelanjakan benar-benar digunakan tepat sasaran.
Apalagi, Jokowi menyebut saat ini di Eropa secara teknis sudah memasuki masa resesi. Secara tegas dia menyebut Indonesia harus berhati-hati agar tidak ikut masuk dalam perangkap resesi tersebut.
"Oleh karena itu, setiap Rupiah yang kita belanjakan di APBN dan APBD semuanya harus produktif karena cari uangnya sangat sulit. Baik itu lewat pajak, PBB, royalti, dividen, tidak mudah sekarang ini," katanya.
Dia juga mengungkapkan jumlah negara yang menjadi pasien International Monetary Fund (IMF) sudah mencapai 98 negara.
Informasi ini Jokowi dapatkan langsung dari Managing Director IMF Kristalina Ivanova Georgieva saat menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang pada Mei 2023.
Menurutnya, banyaknya negara yang menjadi pasien IMF ini menjadi indikasi kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja.
"Yang menjadi pasien sudah 96 negara, dulu tahun 98 ada berapa sih? 10 Aja ga ada," pungkas Jokowi.
