Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat menegaskan bahwa rencana pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak akan hanya difokuskan pada pembahasan soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya, keduanya juga akan membicarakan soal berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
"Rencana pertemuan dan tawaran kerja sama tersebut tidak sekadar membicarakan kontestasi Pilpres 2024. Lebih dari itu, juga berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera," ujar Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/6/2023).
Adapun, Sekjen Demokrat ini mengatakan bahwa pihaknya pun menyambut baik rencana pertemuan antara kedua pemimpin muda itu.
Meski kedua partai ini berada di dalam dua kubu yang berseberangan, namun Demokrat akan selalu membuka ruang komunikasi dengan seluruh termasuk partai politik (parpol), tak terkecuali partai berlogo banteng merah itu.
"Partai Demokrat juga menyambut baik rencana silaturahmi Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY dalam kapasitasnya sebagai dua pemimpin muda," katanya.
Baca Juga
Seperti diketahui, PDIP menawarkan Partai Demokrat untuk menjalin kerja sama politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap Partai Demokrat ingin bersama-sama mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
"Kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama [dengan Partai Demokrat], apalagi Pak Ganjar itu diterima luas," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
Dia menjelaskan, dampak pencapresan Ganjar oleh PDIP sangat luas. Pasalnya, dalam kurun waktu 50 hari setelah deklarasi pencapresan Ganjar, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu langsung melejit dibandingkan dengan bakal calon presiden lain yang sudah tujuh dan sembilan bulan lebih dulu diumumkan.
PDIP, sambung Hasto, menginginkan agar Ganjar didukung oleh mayoritas parlemen, sehingga memudahkan kerja pemerintah.
"Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens baik dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB," ujar Hasto.
