Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kebijakan setiap menteri tak boleh berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengingatkan itu usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan proposal yang berisi lima resolusi untuk mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Namun, proposal itu ditolak oleh pihak Ukraina.
"Semua [menteri] harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Dia mengatakan, dalam menyikapi pertarungan geopolitik, Jokowi selalu mengedepankan prinsip politik bebas aktif yang sudah ditanamkan para pendiri bangsa.
Hasto mencontohkan beberapa kali Jokowi menyatakan sikap politik bebas aktif itu saat bertemu para pemimpin negara dunia.
"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di Republik ini yang membuat kebijakan luar negeri pertahanan dan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakekat dari politik bebas aktif kepemimpinan," jelasnya.
Baca Juga
Padahal, lanjutnya, kepemimpinan Indonesia di kancah dunia sudah disegani lewat suksesnya penyelenggaraan KTT G20 dan Keketuaan Asean.
Sebelumnya, Jokowi sudah menyatakan proposal Pranowo yang disampaikan di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit Singapura pada Jumat (2/6/2023) itu merupakan inisiatif langsung menteri pertahanan.
“Itu [inisiatif] dari Pak prabowo sendiri,” kata Jokowi usai acara pembukaan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa dalam waktu dekat akan segera mengundang rival politik dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 tersebut untuk bercengkerama di Istana Negara.
“Namun, saya memang belum betemu dengan Pak Prabowo, mungkin hari ini atau besok akan saya akan undang dan meminta penjelasan mengenai apa [maksud] dari yang Pak Menhan sampaikan,” pungkas Jokowi.
Usulan Prabowo
Sekadar informasi, Prabowo belum lama ini mengusulkan agar Dialog Shangri-La dapat menemukan cara mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
Prabowo mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik tersebut. Adapun 5 saran tersebut meliputi: Pertama, gencatan senjata. Gencatan senjata dalam hal ini yaitu penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilo meter ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Kelima, menurutnya PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
