Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Diminta Tunjuk Menkominfo Baru dari Akademisi dan Teknokrat

Jokowi disarankan memilih menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) dari teknokrat dan akademisi sehingga bisa bekerja secara profesional.
Presiden Joko Widodo berbicara dalam KTT Asean 2023 di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Rabu (11/5/2023). Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo berbicara dalam KTT Asean 2023 di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Rabu (11/5/2023). Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan memilih menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) dari teknokrat dan akademisi sehingga bisa bekerja secara profesional dan terbebas dari kepentingan politik 2024.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui bahwa saat ini ada beberapa nama yang beredar untuk menjadi menkominfo menggantikan tersangka Jhonny Gerard Plate, antara lain Sandiaga S Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Andika Perkasa.

Trubus menyarankan Jokowi memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan tidak memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan diawasi. Pasalnya, jika menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpo, sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,” tutur Trubus di Jakarta, Senin (22/5).

Trubus berpadangan bahwa korupsi terjadi karena ada kebijakan yang berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dia mencatat, dari beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya. 

Sebagai seorang pejabat publik, menurut Trubus, seorang menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Sampai saat ini, lanjutnya, aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

”Jika Presiden memilih sosok dari parpol dan memiliki konflik kepentingan dengan kerajaan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Menkominfo baru bukan meningkatkan pelayanan publik. Justru masyarakat berpotensi menjadi tunggangan kepentingan tertentu. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun pemilu. Selain itu, pada UU Cipta Kerja Presiden Jokowi ingin mewujudkan digital dividen bagi Bangsa Indonesia,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper