Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman Dmytro Lubinets memperkirakan kebih dari 20.000 warga sipil Ukraina disandera pasukan Rusia pada Kamis (4/5/2023).
Menurtu Lubinets perkiraan ini akan meningkat setelah pembebasan wilayah pendudukan karena penduduk memiliki jalan terbatas untuk melaporkan penangkapan oleh pasukan Rusia karena intimidasi oleh para proksi.
“Saya mengatakan bahwa jumlah ini jauh lebih besar karena saya sangat memahami bahwa mereka yang berada di wilayah pendudukan sementara tidak menghubungi saya atau jarang menghubungi saya. Bahkan menghubungi ombudsman Ukraina dianggap aktivitas memata-matai’ oleh Federasi Rusia,” kata Lubinets dikutip Kyiv Independent.
Pada tanggal 2 Mei, Kementerian Reintegrasi Ukraina meluncurkan daftar orang hilang. Daftar tersebut akan mencakup informasi dasar tentang orang tersebut, selain keadaan dan waktu hilangnya mereka.
Menurut Ukrinform, 23.760 orang didokumentasikan hilang akibat perang Rusia pada awal Mei.
Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky di Den Haag pada 4 Mei 223 menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin harus bertanggung jawab atas perang brutal negaranya melawan Ukraina.
Dalam pidato bertajuk "Tidak Ada Perdamaian Tanpa Keadilan untuk Ukraina" di kota Belanda yang menjadi tuan rumah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Zelensky menyatakan keyakinannya bahwa Putin akan menghadapi pengadilan internasional ketika Ukraina memenangkan perang.
"Kita semua ingin melihat Vladimir yang lain di sini di Den Haag - yang pantas dihukum karena tindakan kriminal," kata Zelensky.
Zelensky mengimbau untuk membentuk pengadilan untuk menuntut pejabat Rusia atas kejahatan agresi. Namun, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kasus menyeluruh ini.
Tuntutan Zelensky untuk keadilan muncul saat jaksa Ukraina menuduh lebih dari 80.000 kejahatan perang Rusia dilakukan di seluruh negeri.
Pasukan Rusia terus-menerus menargetkan penduduk sipil dan membunuh puluhan ribu, meluncurkan rudal ke kota-kota yang jauh dari medan perang dan dengan sengaja menyerang bangunan tempat tinggal.
Pada bulan Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin, serta Komisaris Anak Rusia Maria Lvova-Belova, karena menculik anak-anak Ukraina dari wilayah pendudukan ke Rusia. Menurut database nasional Ukraina lebih dari 19.000 anak telah diculik ke Rusia.
