Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua diganti menjadi separatisme.
Hasto menilai pergantian status itu diperlukan agar penanganan masalah di Papua dapat semakin serius dilakukan. Dengan begitu, pihak keamanan, TNI maupun Polri, dapat lebih leluasa mengatasi kelompok yang Hasto sebut separatisme itu.
"Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).
Dia ingin pemerintahan melakukan diplomasi internasional agar akses kelompok itu ke luar negeri dapat dipotong. Di samping itu, Hasto juga meminta pemerintah melakukan pendekatan budaya lewat tokoh masyarakat.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dan hak-hak masyarakat adat di Papua juga akan tetap dilanjutkan dan dikedepankan.
"[Pendekatan] ke gereja, kemudian kelompok adat, dan kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak-hak wilayah atas tanah adat, membangun design bagi masa depan," jelas Hasto.
Baca Juga
Dia berpendapat, integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah bersifat final. Oleh sebab itu, tidak boleh ada kelompok bahkan negara lain yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
Hasto mengatakan PDIP akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah melalui TNI/Polri untuk mengatasi kelompok separatisme di Papua.
"Menteri Pertahanan, Panglima TNI, seluruh Kepala Staf [TNI] untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme dan kami sebagai partai politik akan memberikan dukungan," ujarnya.
