Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan ke partai-partai pendukung pemerintahannya terkait wacana pembentukan koalisi besar.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, jika memang Jokowi ingin memberi arahan maka bisa langsung memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Setahu saya enggak ada [arahan dari Jokowi], dan apalagi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin juga, saya pikir, bisa bertemu langsung dengan Pak Jokowi seandainya ada arahan," ungkap Jazilul di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).
Dia menambahkan, Gerindra dan PKB juga sepakat untuk tetap berkomitmen menghormati piagam koalisi kedua partai yang telah ditandatangani pada Agustus 2022, meski nantinya wacana pembentukan koalisi besar terwujud.
"Seandainya ada koalisi besar, itu [piagam koalisi] akan tetap menjadi pegangan. Saya pikir itu berita baik untuk PKB, artinya Gerindra dan PKB sama-sama partai yang nemiliki komitmen, memegang janji, saya pikir itu penting dalam politik," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Dalam salah satu poin kesepakatan dalam piagam koalisi Gerindra-PKB itu, capres-cawapres yang akan diusung harus disetujui Prabowo dan Cak Imin.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Jazilul mengklaim nantinya capres-cawapres yang akan diusung koalisi besar harus persetujuan Prabowo dan Cak Imin.
"Ya kan dibicarakan berdua saja nanti [soal capres-cawapres] dan kerja sama politik yang ditandatangani itu memandatkan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Terserah beliau," ucapnya.
Cak Imin sendiri menyatakan dukungan pembentukan koalisi besar. Meski begitu dia masih mengincar posisi calon wakil presiden (cawapres).
"Kita sambut baik semua partai untuk bisa bersama menjadi bagian dari upaya kita karena koalisi besar semakin banyak, semakin bagus. Tinggal kita ingin memastikan kesungguhan dan kebersamaan," jelas Cak Imin pada kesempatan yang sama.
Sebagai informasi, koalisi besar rencanannya akan menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Belakangan, PDI Perjuangan (PDIP) juga dikabarkan ikut bergabung.
KIB sendiri merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan KKIR terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Semua partai itu merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
