Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan peran dan kerja keras yang sudah dilakukan Indonesia dalam keketuaan Asean untuk menangani konflik di Myanmar.
Dia mengatakan bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk mendorong implementasi 5 point Consensus (5PC).
Upaya pertama yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi konflik Myanmar yaitu mengadakan pertemuan Retreat Menlu Asean.
"Memperkuat soliditas posisi Asean dalam menangani isu Myanmar. Pertemuan Retreat Menteri Luar Negeri Asean menyepakati bahwa Asean memiliki soliditas dalam mendekati atau menangani masalah Myanmar," katanya.
Selain itu, Indonesia telah melakukan engagements dengan berbagai pemangku kebijakan.
Retno dalam press briefing pada Rabu (5/4/2023), menyatakan bahwa engagements dilakukan sesuai dengan mandat 5PC secara intensif.
Baca Juga
Ketiga, Retno juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi seperti Sekjen PBB dan negara tetangga Myanmar lainnya.
"Untuk pertama kalinya Ketua Asean juga telah lakukan pertemuan dengan sejumlah utusan khusus, termasuk utusan khusus Sekjen PBB, para utusan khusus dari negara tetangga Myanmar, dan juga utusan khusus dari negara lainnya," tambahnya.
Retno menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan guna mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas Asean. Menurutnya, dari engagements Indonesia dengan semua Special Envoy, terlihat dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas Asean, dan 5PC tampak sangat kuat.
Keempat, Indonesia telah menyampaikan perkembangan terkait Myanmar dalam implementasi 5PC di depan Dewan Keamanan PBB.
Kelima, Indonesia terus menyerukan untuk penghentian tindak kekerasan yang terjadi selama ini.
"Kelima, Indonesia terus menyampaikan pentingnya penghentian tindak kekerasan," tambahnya.
Seruan itu didasarkan pada kekhawatiran semakin meningkatnya kekerasan yang tentunya mengakibatkan semakin meningkatnya korban sipil.
Terakhir, Indonesia menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan.
"Keenam, Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kebijakan agar AHA Centre dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik," lanjutnya.
