Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak suka dengan ide pembentukan koalisi besar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid merasa ide pembentukan koalisi besar hanya keinginan elite bukan rakyat.
Jazilul merasa realitas saat ini juga tak memungkinkan adanya koalisi besar atau cuma dua koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Alasannya, banyak calon presiden (capres) potensial dan sudah terbentuk setidaknya tiga poros koalisi.
"Enggak mungkin keliatannya sih kalau liat dari hasil survei, dalam realita koalisi yang ada. Orang kemarin saja capres ada lima orang yang unggul di situ. Nah itu pun dari koalisi yang ada sudah tiga koalisi bahkan empat koalisi," jelas Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).
Dia juga merasa rakyat ingin banyak koalisi bukan sedikit. Dengan begitu, lanjutnya, akan ada banyak pasangam capres-cawapres yang bisa dipilih rakyat . Bahkan, dia menuding hanya para elite yang ingin terbentuk sedikit koalisi.
"Dua koalisi besar untuk apa? Rakyat akan lebih senang kalau lebih banyak pilihannya, kalau lebih sedikit itu keinginan elite, maunya dua, itu elite tuh," ungkap Wakil Ketua MPR itu.
Jazilul berpendapat pemilihan presiden akan terasa seperti pesta demokrasi jika banyak capres yang jadi pilihan, bukan cuma terbatas dua saja.
Baca Juga
"Kalau rakyat, empat [capres] bagus. Karena apa? Mau pesta. Karena apa? Semua mau terlibat partisipasi. Kalau ada empat capres, koalisi berarti kan ada empat tim sukses tuh, semua terlibat. Kalau dua [capres], cuma dua tim sukses," ucapnya.
Sebagai informasi, belakangan muncul ide pembentukan koalisi besar. Beberapa elite seperti Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Partai Gerindra Airlangga Hartarto sempat menyambut baik ide itu.
Saat ini, setidaknya ada empat poros koalisi yang terbentuk yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lalu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Terakhir, ada PDI Perjuangan (PDIP) yang belum menentukan koalisinya tapi dapat mengusung capres dan cawapres usungannya sendiri sebab sudah melampaui aturan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
