Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi menyinggung soal reshuffle alias perombakan kabinet ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Saat itu, Komisi III DPR dan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dikepalai Mahfud melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), dengan pembahasan polemik dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi Menkopolhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun lho, kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini [soal transaksi mencurigakan di Kemenkeu]" ujar Johan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).
Dia mengatakan, dirinya pernah menjadi juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, dirinya tahu orang nomor satu di Indonesia itu tak suka ada menteri yang suka berdebat di luar pemerintahan.
"Saya pernah jadi jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia," jelas mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Meski begitu, Johan berharap Mahfud tak jadi target perombakan kabinet Jokowi. Menurutnya, Mahfud merupakan salah satu menteri yang paling berani melawan yang salah.
Baca Juga
"Saya mengagumi Pak Mahfud. [Semoga] Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini. Saya kenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," ujarnya.
Johan pun meminta, agar Mahfud dan anggota Komisi III saling menghormati satu sama lain agar polemik dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu itu dapat terbongkar sejelas-jelasnya. Dia pun mendorong agar Mahfud tak lagi menutupi masalah itu.
"Apa yang disampaikan Pak Mahfud sejalan kemauan publik. Bongkar saja Pak!" ucap Johan.
Memang, DPR beberapa waktu belakangan ini memang tengah berupaya mengurai benang kusut transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Polemik transaksi janggal tersebut pertama kali muncul dari mulut Mahfud MD.
Mahfud, dalam sebuah acara di Yogyakarta mengungkapkan ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di institusi yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu.
Belakangan Mahfud justru mengubah keterangannya dan menyebut angka yang lebih tinggi dibandingkan angka sebelumnya. Hanya dia menekankan transaksi mencurigakan itu tidak hanya terjadi di internal Kemenkeu.
